NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, berharap hilirisasi nikel akan menghasilkan barang jadi.
“Inagurasi untuk Presiden dan Wakil Presiden RI akan dilaksanakan pada Oktober 2024, kita tidak tahu program keberlanjutan hilirisasi nikel di pemerintahan selanjutnya. Tapi, kita berharap kita akan menghasilkan barang jadi, bukan hanya barang setengah jadi,” harap Meidy.
Ia melanjutkan barang jadi yang diharapkan seperti baterai dan stainless steel, atau mungkin electric vehicle (EV).
Meidy mengungkapkan bahwa keberlanjutan hilirisasi sangat bergantung pada pemerintahan selanjutnya, terutama menteri terpilih selanjutnya.
Hal itu disampaikan dalam Webinar “Unveiling the Shifting Dynamics of the Global Nickel Market: Insights from Indonesia’s Conference and Beyond” yang diselenggarakan Shanghai Metals Market (SMM) pada Kamis (14/3/2024) pukul 15.00–16.00 WIB.
Adapun terkait moratorium smelter nikel, ia mengatakan, moratorium smelter pirometalurgi akan segera diberlakukan oleh Pemerintah RI guna meredam lonjakan pasokan suplai nikel.
“Pemerintah RI akan menerbitkan moratorium untuk smelter pirometalurgi karena kita ingin berfokus pada hasil dan energi yang dihasilkan dari smelter ini. Namun, untuk smelter hidrometalurgi, akan ada enam perusahaan baru yang akan mulai berproduksi pada tahun 2024 ini,” tutur Meidy.
Tidak hanya membahas moratorium, Meidy juga menyampaikan topik mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (RKAB). Hingga saat ini sudah ada 78 perusahaan yang lolos dari 365 perusahaan nikel yang mengajukan RKAB.
“RKAB sudah ada 78 perusahaan yang lolos dari 365 perusahaan hanya untuk nikel, belum dari perusahaan tambang lain. Ke-78 perusahaan ini sudah menghasilkan produk nikel sebesar 149 miliar ton,” pungkas Meidy.
Ia juga membahas mengenai environment, social, and governance (ESG). Wanita kelahiran 21 April itu mengatakan akan ada kesepakatan antara perusahaan dan pemerintah untuk menerapkan standar ESG yang baik. (Aninda)
