NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara, Kementerian Investasi/BKPM, Hasyim Daeng Barang, mengatakan, Indonesia mengusulkan skema insentif untuk masuk ke pasar ekspor baterai prekursor Amerika Serikat (AS) terhadap kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika.
“Ada satu strategi baru kebijakan yang dilakukan oleh AS terkait dengan IRA, kami telah mengusulkan agar Indonesia mendapatkan skema insentif dan dan ditetapkan melalui kebijakan IRA,” kata Hasyim dalam Forum Grup Diskusi (FGD) Kementerian Luar Negeri RI di hotel Shangrilla, Jakarta, per 13 Desember 2023, diikuti oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Kementerian/Lembaga lainnya.
Menurutnya, salah satu usulan itu adalah pemberian subsidi sebesar US$3750 yang diperuntukkan bagi komoditi nikel berupa baterai prekursor dengan komposisi 50% mineral kritisnya diekstraksi (proses) di negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan AS pada tahun 2024.
“Kita berharap bisa untuk mendapatkan strategi kebijakan yang seperti itu,” ujarnya.
Dia memaparkan, Indonesia memberikan usulan insentif subsidi dengan nominal sebesar US$3750 terhadap komoditi komponen baterai sebesar 60% untuk diproduksi di AS agar Indonesia mendapatkan kesempatan itu.
“Kemudian Indonesia disini dapat mendorong untuk ekspor baterai prekursor untuk mendapatkan skmea insentif sebesar US$3750. Kemudian kita juga melihat ada proyek yang mendukung ada LG,” paparnya.
Ia juga menjelaskan, pihaknya membutuhkan kolaborasi dan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga lain. Indonesia membutuhkan nikel dan kobalt untuk memproduksi kendaraan listrik sehingga menghasilkan pendapatan negara.
“Diperkirakan di AS permintaan mineral kritis AS di tahun 2035 sebesar kurang lebih 15%. Kemudian membutuhkan akses pasar prekursor AS untuk mendorong investasi dan perlu untuk mengurangi investasi dari proyek Nuclear Power Plan (NPP) untuk meningkatkan Enviromental, Social, Governance (ESG)” jelasnya.
Hasyim menuturkan, saat ini Kementerian Investasi/BKPM telah membagikan peran untuk mendorong agar terealisasi skema yang telah diajukan, di antaranya mengusulkan untuk studi lebih lanjut terkait dengan saling ketergantungan dan kesesuaian antara Indonesia dan AS mengenai ketentuan IRA di antaranya mencakup diversifikasi, investasi dan foreign NPP agar ada peningkatan praktik ESG Indonesia serta kebutuhan industri EV AS terhadap nikel Indonesia.
“Kedua adalah perjanjian kerja sama antara Indonesia dan AS berkaitan dengan mineral kritis bersama jajaran intansi terkait membantu kami dalam mengimplementasikan ketajaman Blue print yang telah kami susun di tahun 2022,” pungkasnya. (Shiddiq)
