NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Calon presiden (capres) Pilpres 2024, Prabowo Subianto, mengatakan, Kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong hilirisasi khususnya nikel sudah tepat dan wajib dilanjutkan serta tidak boleh dihentikan.
“BUMN swasta akan sangat berperan dalam menjalankan program tersebut. Namun pemerintah pun harus siap apabila swasta ternyata ogah-ogahan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom INDEF yang digelar bersama CNBC Indonesia dikutip CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023).
Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kaya sehingga harus siap jika harus membangun smelter sendiri. Jadi pemerintah sekarang bukan hanya wasit tapi berani jadi pelopor.
“Kalau swasta mau masuk monggo, kalau gak ada yang masuk kita gak boleh ragu-ragu. Kalau perlu pemerintah yang bangun smelter,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga menjelaskan, hilirisasi pertambangan dan komoditas lainnya mutlak di jalankan di Indonesia. Karena dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk komoditas Indonesia yang bisa menyokong Indonesia menjadi negara makmur.
Dia mencontohkan, misalnya hilirisasi nikel yang nilai tambah ekspor yang didapat oleh Indonesia naik hingga 1000%. Seperti ekspor nikel pada tahun 2017 yang hanya mencapai US$3,3 miliar melompat menjadi US$33 miliar di tahun 2022 atau Rp514 triliun (kurs Rp 15.600 per US$).
“Tahun 2020 larang ekspor nikel, tahun 2022 penerimaan kita US$ 33 miliar naik 1000%,” jelasnya.
Ia menuturkan, kebijakan hilirisasi ini bisa mengubah suatu bangsa dan juga bisa menghentikan kekayaan negara yang mengalir secara mentah.
Hal ini seperti komoditi nikel, bauksit, timah dan seterusnya sampai dengan rumput laut dimiliki Indonesia.
“Sekarang sudah menyusun grand strategi dan gas bumi dengan hilirisasi dengan perbaikan dalam organisasi dan pengelolaan terutama dalam penerimaan pemerintahan kita optimis kita menuju Indonesia makmur,” tuturnya. (Shiddiq)
