Kasus Gugatan Uni Eropa Soal Ekspor Nikel Ditangani Langsung Oleh Menko Luhut

NIKEL.CO.ID – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyerahkan kasus gugatan atau sengketa dagang DS 592 atau (nikel) antara Indonesia dengan Uni Eropa kepada Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

Artinya, seluruh komunikasi berkaitan dengan sengketa tersebut akan ditangani atau diambilalih oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami sampaikan bahwa untuk sengketa dagang DS 592 (nikel) telah disepakati bahwa komunikasi dilakukan secara satu pintu yaitu melalui Menko Maritim dan Investasi,” kata Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan an Indrasari Wisnu Wardhana, saat kepada merdeka.com, Selasa (18/5/2021).

Pemerintah Indonesia siap memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa (UE) atas sengketa kebijakan terkait bahan mentah (DS 592).

Hal ini menanggapi langkah UE yang secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) – Badan Perdagangan Dunia (WTO)

Indonesia dengan Uni Eropa ini memang sedang mempunyai dua permasalahan yang pertama, yakni DS 592 terkait masalah nikel.

Indonesia juga tengah menggugat Uni Eropa terkait diskriminasi sawit melalui aturan Renewable Energy Directive II (RED II) dengan nomor gugatan DS 593.

“Pemerintah Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan WTO,” jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dikutip dari laman Setkab di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Lutfi menekankan, meskipun menyesalkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO merupakan suatu hal biasa dan wajar jika terjadi persoalan di antara anggota WTO.

“Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO,” ujar Mendag.

Kronologi Gugatan UE

Sebelumnya, UE telah menyoroti langkah dan kebijakan Indonesia di sektor minerba dan mengajukan secara resmi permintaan konsultasi kepada Indonesia di bawah mekanisme penyelesaian sengketa pada WTO di akhir November 2019.

Selanjutnya, proses konsultasi sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan antara Indonesia dan UE, telah dilaksanakan pada Januari 2021 di Sekretariat WTO di Jenewa.

Dalam proses konsultasi ini, Pemerintah Indonesia telah menjelaskan atas pokok-pokok persoalan yang diangkat UE seperti pelarangan ekspor, persyaratan pemrosesan di dalam negeri, kewajiban pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation), mekanisme dan persyaratan persetujuan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri.

Indonesia telah menolak permintaan tersebut pada pertemuan DSB WTO di Januari 2021 karena yakin bahwa kebijakannya telah sesuai dengan ketentuan WTO dan amanat konstitusi.

Namun, dalam pertemuan reguler DSB – WTO pada Senin (22/02/21), UE secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592. Gugatan UE akhirnya berkurang dengan hanya mencakup dua isu, yakni pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri.

Sumber: liputan6.com

Read More

Lima Langkah ESDM Lawan Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel

NIKEL.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan telah melakukan lima langkah untuk menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel. Gugatan itu terdaftar dengan sengketa nomor DS592.

Langkah tersebut melingkupi konsolidasi, penunjukan firma hukum, penyusunan pernyataan bersama terkait gugatan, penyiapan data terkait gugatan serta membentuk tim untuk menyampaikan pembelaan di sidang.

“Untuk menghadapi gugatan DS592 tersebut telah dilakukan sejumlah langkah-langkah,” ujar Arifin dalam paparannya di Komisi VII, DPR, Senin (22/3/2021).

Arifin menjelaskan konsolidasi terkait dilakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Konsultan Hukum yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marinves).

Kemudian, firma hukum yang telah ditunjuk mewakili Indonesia dalam menghadiri sidang Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan menyusun tanggapan atas gugatan Uni Eropa adalah law firm Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wira Koesnaidi (JWK) di Jakarta.

“Kami juga menyusun statement bersama dalam menanggapi pertanyaan media dan publik terkait isu DS592, sehingga seluruh pernyataan dari pejabat pemerintah terkait sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kementerian ESDM pun menyiapkan data/informasi yang relevan dan analisa seluruh aturan-aturan yang terkait untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di DSB WTO.

“Terakhir, pemerintah sedang menyiapkan Tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang,” tandasnya.

Sebelumnya, Uni Eropa(UE) menyampaikan permohonan kepada DBS WTO untuk menggelar agenda konsultasi dengan Indonesia tanggal 22 November 2019 terkait lima hal.

Pertama, larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel. Kedua, persyaratan pemurnian dan pengolahan dalam negeri. Ketiga, persyaratan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Keempat, persyaratan perizinan ekspor; dan terakhir, skema pemberian subsidi yang dilarang.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah melakukan konsultasi dengan UE pada 30-31 Januari 2020 dan selanjutnya UE secara resmi meminta pembentukan panel pertama pada 25 Januari 2021 yang disusul dengan pembentukan panel kedua pada 22 Februari 2021.

Kendati demikian, hal yang dipermasalahkan dalam panel tersebut hanya mencakup dua isu (dari semula lima isu) yakni pelarangan ekspor bijih nikel serta persyaratan pemrosesan dalam negeri karena melanggar Pasal XI (1) dari GATT 1994.

Kemudian, pada 8 Maret lalu, Indonesia menyusun dan mengajukan kriteria pemilihan panel pada tanggal dalam agenda preference meeting dan selanjutnya Indonesia menunggu penetapan anggota panel oleh Sekretariat DSB WTO.

Sumber: CNN Indonesia

Read More

Eropa dan RI Gagal Capai Titik Temu Soal Larangan Ekspor Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Dalam forum penyelesaian sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, Indonesia tetap mempertahankan posisinya dalam hal larangan ekspor nikel mentah.

Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, meyakini argumentasi Indonesia untuk memberlakukan larangan tersebut seharusnya dapat diterima oleh berbagai pihak, mengingat beberapa tahun belakangan pembelian Uni Eropa terhadap bahan baku mentah tersebut tergolong rendah.

“Dari data yang kami himpun, pada tahun 2008, Uni Eropa hanya membeli 2,3 persen dari Indonesia. Tahun 2009-2013 rata-rata hanya 5%, Tahun 2014, bahkan 0,31 persen. Tahun 2015, 2016, 2017 malah tidak pernah beli dari Indonesia. Jadi mengapa sekarang mempermasalahkannya?” tanya Havas.

Sejak 1 Januari 2020 pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel.

“Keinginan untuk menghentikan ekspor itu sebenarnya sudah dari tahun 2009, lalu mundur tahun 2014, dan ada relaksasi tahun 2017, pada saat yang relaksasi itu kita ekspor yang low-grade. Faktanya mayoritas bahan mentah nikel itu diekspor ke Tiongkok,” ujar Havas.

Larangan ekspor bijih nikel berkadar rendah ini diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009, di mana dalam aturan disebut larangan akan berlaku pada tahun 2022 untuk kadar nikel kurang dari 1,7%. Lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 kebijakan larangan ekspor bijih nikel berakhir 31 Desember 2019.

Nikel merupakan komponen penting dalam produksi baja tahan karat. Menurut Asossiasi baja Eropa EUROFER, sebagian besar kandungan baja tahan karat mengandung nikel karena meningkatkan ketahanan korosi.

Juru bicara EUROFER, Charles de Lusignan menyebutkan penimbunan material ini di Indonesia meningkatkan daya saing industri baja tahan karatnya. Ia mensinyalir Indonesia ingin membangun sektor baja tahan karat berorientasi ekspor dengan maksud untuk masuk ke pasar lain.

“Mengingat bahwa nikel mewakili 45% dari biaya produksi baja tahan karat, mereka memperoleh bagian ini melalui cara yang tidak dapat dibenarkan,” ungkap Charles.

Di lain pihak, pengamat migas yang juga Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai Indonesia tidak menyalahi kebijakan perdagangan bebas.

“Ini kebijakan negara untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Sama seperti pelarangan kelapa sawit, apakah itu tidak melanggar fair trade?” jelasnya.

Uni Eropa mengajukan permintaan pertamanya kepada panel WTO untuk memutuskan langkah-langkah Indonesia terkait bahan baku, yang meliputi larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia dan persyaratan pemrosesan dalam negeri atas mineral, khususnya untuk bijih nikel dan bijih besi. Namun konsultasi sengketa mengenai masalah tersebut gagal menyelesaikan perselisihan. Demikian keterangan yang disampaikan WTO.

Dalam keterangan itu disampaikan pula bahwa Indonesia mengatakan pihaknya memberikan tanggapan yang komprehensif dan terlibat secara konstruktif dengan Uni Eropa dalam proses konsultasi, namun menggambarkan permintaan Uni Eropa bersifat prematur untuk dibahas dalam Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body- DSB). Akibatnya, Indonesia menyatakan tidak bisa menyetujui permintaan UE. Namun Indonesia mengatakan siap untuk terlibat lebih jauh dengan Uni Eropa guna menyelesaikan masalah tersebut.

Setelah konsultasi di DSB tanggal 25 Januari lalu, DSB setuju untuk kembali meninjau masalah jika diminta.

Mengundang Uni Eropa Berinvestasi di Indonesia

Menurut data US Geological Survey, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Thorsten Gerber, CEO dan pendiri perusahaan pendistribusian baja Gerber Group maklum jika Jakarta ingin melindungi bahan bakunya yang strategis, dengan memberlakukan larangan ekspor nikel ini.

“Baja nirkarat merupakan komoditas strategis. Industri di seluruh dunia dibangun dari komoditas ini. Tetapi Uni Eropa hanya melindungi produsen bajanya sendiri dan melupakan industri hilir,” demikian opini yang disampaikan Gerber.

“Hampir tidak ada materi yang didapat. Selain pandemi Corona, hal ini akan menjadi pukulan maut bagi industri Eropa. Karena dengan begitu tidak ada lagi baja tahan karat yang tersedia,” lanjutnya.

Pengamat migas Mamit Setiawan berharap Uni Eropa mendukung upaya hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat sudah lama Indonesia menjual bahan baku mentah.

“Upaya ini merupakan langkah dalam memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia. Melalui nilai tambah tersebut pendapatan negara menjadi lebih banyak. Saya kira Uni Eropa harus memahami ini. Jika memang ingin tetap mendapatkan nikel Indonesia, maka sudah seharusnya Uni Eropa menanamkan investasi di Indonesia. Sama seperti China yang melakukan hal itu mengingat cadangan nikel Indonesia yang besar,” terang Mamit.

Duta Besar Arif Havas Oegroseno menerangkan: “Posisi kita adalah, ya kalian (Uni Eropa) datang saja ke Indonesia, untuk membuat smelter, industri turunannya, sehingga kita bisa mengekspor produk dengan nilai tambahnya.”

Suara Penambang Nikel

Di Indonesia, sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menyatakan sejauh ini APNI mendukung kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah. Namun untuk undangan agar negara-negara asing berinvestasi di Indonesia, APNI memberikan catatan. Meidy berharap jangan sampai ada investasi masuk ke Indonesia, tapi penambangnya tidak bisa berbuat apa-apa, selain dikontrol oleh para investor asing.

Harga patokan ditetapkan dengan pengawasan Tim Satgas Tata Niaga Nikel. Meidy mengungkapkan, jika ingin dibandingkan harganya sekarang, harga kadar 1,8 secara Free on Board (FOB) di bulan Januari adalah 37 dollar AS per wet metric ton (wmt), sedangkan dibandingkan dengan harga internasional ekspor, angkanya 108 dollar AS.

“Tentu pincang ya, sepertiga. Tapi bagi kami sudah layak, karena smelter hadir di Indonesia, ongkosnya harus dihitung untuk mengolah bahan baku, tidak mungkin pula mengikuti harga internasional. Tapi yang jadi permasalahan di sini masih banyaknya permainan-permainan yang terjadi, yang dikontrol oleh smelter-smelter asing itu,” terang Meidy.

Menurut Meidy, karena investor smelter terlalu berkuasa, para penambang merasa tertekan.

APNI mendesak pemerintah memperhatikan kepentingan para penambang lokal, bukan hanya investor asing.

“Apalagi ke depan akan ada mobil listrik, pabrik baterai. Kebutuhan ore dan baterai listrik besar. Pemerintah harus mengatur tata niaganya agar tidak jadi konflik antara industri hulu dan hilir,” tandas Meidy.

Sumber: detik.com

Read More

Nikel sang Primadona

Oleh: Abdul Kohar *)

UNI Eropa sedang berang kepada Indonesia. Musababnya, kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada 2019 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Kebijakan tersebut, kata mereka, membuat industri baja Eropa yang bahan dasarnya bijih nikel kelimpungan karena seretnya pasokan.

Uni Eropa lalu menggertak, menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) hampir setahun lalu. Indonesia bergeming. Pemerintah punya argumentasi kebijakan tersebut dalam rangka melindungi sumber daya alam dari kepunahan sebelum bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Karena itu, Uni Eropa kian meradang. Pertengahan Januari 2021, mereka mendesak WTO untuk membentuk panel guna membahas sengketa bijih nikel tersebut. Pemerintah, melalui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, mengatakan Indonesia siap menghadapi gugatan tersebut

Larangan ekspor nikel mentah bukan sekadar untuk kepentingan hari ini. Beleid yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut amat strategis untuk jangka panjang.

Ada dua alasan mengapa langkah mengamankan bijih nikel bukan saja tepat, melainkan juga amat strategis. Pertama, Indonesia merupakan salah satu produsen bijih nikel terbesar di dunia, dengan cadangan yang amat melimpah. Kedua, nikel merupakan bahan baku baterai litium, penggerak utama kendaraan listrik. Saat dunia tengah mengembangkan industri kendaraan listrik secara besar-besaran, langkah mengamankan bijih nikel sangat strategis guna mewujudkan mimpi menjadi yang terdepan dalam industri baterai dan kendaraan listrik.

Dengan kekayaan bijih nikel yang supermelimpah, mimpi seperti itu amat absah. Data Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan pada 2019, total produksi nikel dunia mencapai 2,66 juta ton Ni. Dari jumlah itu 800 ribu ton (sekitar 30%) berasal dari Indonesia. Produksi bijih nikel tersebut menjadikan Indonesia produsen terbesar di dunia pada 2019. Filipina, yang berada di posisi kedua, hanya memproduksi 420 ribu ton. Disusul Rusia dengan 270 ribu ton, Kaledonia Baru 220 ribu ton, serta negara lainnya dengan total 958 ribu ton.

Berdasarkan data dari Badan Geologi, sumber daya dan cadangan nikel yang dimiliki Indonesia masih sangat tinggi. Hingga Juli 2020, total neraca sumber daya bijih nikel Indonesia 11,88 miliar ton, dengan total sumber daya logam nikel 174 juta ton.

Neraca cadangan bijih nikel hingga Juli 2020 tercatat 4,34 miliar ton, dengan cadangan logam nikel 68 juta ton. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara menjadi tiga provinsi dengan sumber daya dan cadangan nikel terbesar. Cadangan itu disebut-sebut tidak akan habis hingga 200 tahun.

Tekad menjadi pusat industri baterai litium dan kendaraan listrik terbesar jelas bukan mimpi kosong. Cadangan nikel yang amat besar membuat beberapa industri kendaraan listrik membenamkan investasi mereka di Indonesia. Ini pula, boleh jadi, yang membuat Uni Eropa masygul, dengan mengamuflase kebijakan Indonesia semata merugikan industri baja.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan industri mobil listrik Tesla milik Elon Musk dan BASF asal Jerman segera berinvestasi di Indonesia. Dua produsen baterai listrik raksasa dunia itu bakal mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, khususnya baterai listrik.

Langkah Tesla dan BASF itu bakal menyusul produsen baterai kendaraan listrik asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), yang sudah lebih dulu menandatangani kontrak investasi senilai US$5,1 miliar (hampir Rp72 triliun). Tak lama setelah CATL, LG Chem Ltd asal Korea Selatan menyusul menandatangani kontrak investasi US$9,8 miliar (sekitar Rp140 triliun) di bidang yang sama.

Jika keempat raksasa produsen baterai dan kendaraan listrik global tersebut merealisasikan investasi mereka, dunia tak bisa mengelak lagi bahwa Indonesia merupakan kontributor penting bagi energi terbarukan global. Syaratnya, Indonesia harus konsisten, teguh pendirian melindungi sumber daya alamnya, dan memanfaatkan kerja sama dengan industri global tersebut untuk transfer ilmu dan keahlian bagi anak bangsa.

Dengan begitu, biarlah Uni Eropa geram. Kita punya sikap sebagaimana dulu Ki Hadjar Dewantara pernah menulis catatan satire yang membuat Belanda naik darah. Als Ik Eens Nederlander Was atau ‘Seandainya Aku Seorang Belanda’ begitu judul tulisan atas nama Soewardi Soerjaningrat di edisi 13 Juli 1913. Ia menyindir pemerintah kolonial yang ingin merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis secara besar-besaran di Hindia alias Indonesia dengan biaya pesta dari ‘sumbangan’ rakyat Hindia.

Kini, kita sudah merdeka. Tak perlu lagi dengan satire. Kita tinggal mewujudkan ‘jembatan emas’ itu menjadi nyata dengan memanfaatkan sebesar-besarnya nikel untuk rakyat, untuk bangsa.

*) Abdul Kohar adalah Dewan Redaksi Media Group

Sumber: Media Indonesia

Read More

Menyoal Gugatan Uni Eropa atas Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia

NIKEL.CO.ID – Pada 14 Januari 2021, Uni Eropa mengugat Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel dengan kadar <1,7%. Alasannya karena mineral mentah tersebut merupakan 55% komponen bahan baku industri baja (stainless steel) Uni Eropa dan Indonesia merupakan negara produsen baja terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.

Nikel merupakan komoditas utama dunia yang digadang-gadang menjadi komoditas strategis untuk masa depan industri otomotif berbasis energi listrik. Nikel merupakan bahan tambang mineral yang bisa menyimpan energi paling baik dan bisa dikombinasikan dengan tenaga surya. Di samping itu, pengolahan dan pemurnian bijih nikel oleh smelter lokal sebelum di ekspor dapat meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.

Oleh karenanya, Indonesia memiliki kepentingan untuk memprioritaskan konsumsi nikel dalam negeri dan menjadikan hilirisasi nikel sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Restriksi Ekspor

Pengaturan mengenai larangan ekspor bijih nikel dan logam lain sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 103 jo. Pasal 170 Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid tersebut menegaskan bahwa pengolahan dan pemurnian hasil tambang wajib dilakukan di dalam negeri dan diberlakukan paling lambat lima tahun setelah diundangkan—seharusnya mulai berlaku sejak tahun 2014.

Hanya saja, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)—melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 25 Tahun 2018—baru akan melarang ekspor mineral mentah pada 11 Januari 2022. Sebelum akhirnya, Permen tersebut diubah dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019—yang mengatur pokok pembatasan ekspor mineral mentah, termasuk bijih nikel menjadi per 1 Januari 2020.

Intinya, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi hanya dapat mengekspor nikel dengan kadar <1,7% dan itu pun setelah melakukan pemurnian hingga 70% di smelter dalam negeri. Selain itu, produk hasil dari peleburan tersebut wajib terlebih dahulu dipasarkan di dalam negeri hingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Segala kewajiban tersebut wajib dipenuhi untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari Menteri ESDM. Rekomendasi tersebut merupakan syarat untuk melakukan ekspor sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Dalam gugatannya, Uni Eropa menganggap kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar Pasal XI:1 General Agreement on Tariffs and Trades (GATT) 1994, yang mengatur eliminasi umum atas pembatasan kuantitatif. GATT 1994 merupakan salah satu ruang hukum (annex) yang mengatur perjanjian multilateral atas barang yang wajib dipatuhi oleh semua negara anggota WTO.

Dalam Pasal XI:1 GATT 1994, negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Larangan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal XI:1 GATT 1994 ini diatur dengan sangat umum.

Dalam praktiknya, pembuktian baik di tahap Panel maupun Appelate Body menggunakan prinsip prima facie case atau pembuktian yang sangat jelas atas segala tuduhan maupun dalil yang diajukan. Sehingga Uni Eropa wajib untuk melakukan pembuktian prima facie untuk dapat membuktikan bahwa Indonesia telah inkonsisten terhadap komitmennya kepada instrumen hukum WTO.

Selain itu, Uni Eropa menuduh Indonesia—melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76 Tahun 2012 dan PMK No. 105 Tahun 2016—telah melakukan skema subsidi yang dilarang berdasarkan Subsidy and Countervailing Measures Agreement. Subsidi terlarang tersebut berupa pengecualian terhadap bea impor pada: (i) perusahaan yang sedang melakukan modernisasi atau pengembangan serta membangun pabrik baru; dan (ii) secara spesifik yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) potensial I.

Skema subsidi yang dilakukan adalah dengan membebaskan bea impor atas mesin, barang-barang dan material untuk produksi industri dengan tenggat waktu dua tahun dan tambahan satu tahun. Apabila persyaratan yang termasuk dalam WPI potensial II terpenuhi maka masa pengecualian dari bea impor tersebut dapat diperpanjang hingga lima tahun dan tambahan satu tahun.

Ujian Diplomasi Dagang

Pasal XI:1 GATT 1994 memang mengatur secara umum pembatasan impor atau ekspor barang selain dengan tarif, biaya atau pajak. Oleh sebab itu, putusan dari Panel atau Appelate Body WTO dapat dijadikan acuan untuk menguji konsistensi dari penerapan pasal tersebut.

Perlu diketahui bahwa sistem penyelesaian sengketa di WTO dimulai dari tahap konsultasi, kemudian—jika belum selesai—dilanjutkan ke tahap persidangan di Panel. Apabila pihak yang bersengketa belum puas dengan putusan Panel maka dapat dilanjutkan untuk bersidang di Appellate Body.

Uni Eropa menyoroti pembatasan melalui: (i) ekpor bijih nikel dengan kadar <1,7% yang tidak dimurnikan hingga kadar minimal 70%; (ii) kewajiban penggunaan smelter dalam negeri; (iii) kewajiban pemasaran dalam negeri; dan (iv) kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai tindakan yang inkonsisten terhadap komitmen Indonesia pada GATT 1994. Berkaitan dengan hal tersebut, Uni Eropa wajib membuktikan bahwa Indonesia atas tindakan-tindakannya secara “efektif” membatasi ekspor bijih nikel.

Dalam kasus impor kulit Argentina, Panel mewajibkan penggugat untuk membuktikan bahwa setelah diberlakukannya kebijakan tersebut secara de facto telah terjadi penurunan jumlah impor kulit secara signifikan.

Dalam kasus sejenis yang melibatkan Tiongkok melawan Amerika pada tahun 2013, bahkan Appellate Body membebankan kewajiban pembuktian kepada Amerika selaku penggugat untuk menunjukan data faktual atas penurunan ekspor bahan material.

Pembuktian yang sama tentunya wajib dilakukan juga oleh Uni Eropa atas tuduhan skema subsidi ilegal berdasarkan Pasal 3.1(b) SCM Agreement. Uni Eropa perlu membuktikan bahwa PMK No. 76 Tahun 2012 dan PMK No. 105 Tahun 2016 memenuhi unsur merugikan negara anggota WTO lain, sebagaimana disebutkan dalam putusan Appellate Body di kasus insentif pajak antara Amerika Serikat melawan Uni Eropa.

Meskipun dalam kasus ini Indonesia lebih diuntungkan karena beban pembuktian lebih banyak berada pada Uni Eropa, Indonesia pun sebagai tergugat wajib untuk menyediakan bukti serta argumen yang cukup untuk menyangkal tuduhan-tuduhan inkonsisten kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel terhadap komitmen Indonesia selaku anggota WTO. Ujung-ujungnya bergantung pada kemampuan Indonesia berdiplomasi di Mahkamah Agung Perdagangan Dunia. Kira-kira menang siapa ya?

Penulis: Mawla Robby (Researcher MUC Tax Research Institute & MUC Tax Attorney at Law)

Sumber: kumparan.com

Read More

Nikel & Kedaulatan Minerba

Oleh: Eko Sulistyo *)

Semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang menerpanya. Kiasan ini tepat untuk menggambarkam posisi Indonesia dalam sengketa nikel.

SENGKETA antarnegara soal kebijakan dagang biasa terjadi, sehingga tidak perlu cemas menghadapi guga sepertitan Uni Eropa (UE) terkait dengan larangan ekspor nikel. Pada akhir 2019, UE menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena dianggap bertindak tidak fair dengan melakukan pembatasan ekspor nikel.

Langkah Indonesia dianggap akan membatasi akses produsen baja UE ke bahan mentah produksi baja tahan karat atau stainless steel bagi pasar di Eropa. Pada 14 Januari lalu, UE kembali mendesak agar gugatannya diproses di WTO dengan meminta pembentukan panel untuk memutuskan legalitas atas tindakan Indonesia.

Semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang menerpanya. Kiasan ini tepat untuk menggambarkam posisi Indonesia dalam sengketa nikel. Industri baja tahan karat EU mencapai produksi terendah dalam 10 tahun terakhir. Indonesia ditetapkan menjadi produsen terbesar kedua di dunia setelah China.

Pada situasi lainnya, bangkitnya era mobil listrik berdampak signifikan pada peningkatan kebutuhan nikel dunia. Indonesia sedang menjadi soroton dunia sehubungan cadangan nikel. Sebagai material inti pembentuk (precursor) baterai mobil listrik, nikel semakin banyak dicari pasar dunia.

Bagi yang mengerti logika bisnis, gugatan UE seperti perang urat syaraf pada sebuah turnamen olahraga agar mereka tetap bisa membeli bijih nikel mentah (ore) yang harganya jauh di bawah nikel yang sudah diproses di smelter. Berdasarkan asumsi dan pertimbangan strategis, tentu sikap Indonesia berlawanan dengan kehendak UE.

Indonesia memiliki kepentingan yang lebih strategis dalam pemanfaatan nikel. Selama ini UE sudah banyak menikmati pasokan bijih nikel dari berbagai negara, salah satunya dari Indonesia. Wajar jika UE kemudian terkejut ketika merespon kebijakan moratorium dan peta jalan strategis Indonesia mengenai pemanfaatan nikel.

Moratorium ekspor ini bisa dibaca sebagai wujud kedaulatan negara atas minerba (mineral dan batubara), dalam hal ini nikel, termasuk kobalt. Kobalt juga merupakan komponen pembentuk baterai mobil listrik, senyawa kobalt baru muncul saat pemurnian (smelting) nikel.

Berdasarkan pertimbangan ekonomis, adalah hak Indonesia melakukan moratorium. Momentum telah tiba, kita harus memperoleh manfaat yang lebih besar ketimbang hanya mengekspor bijih nikel mentah. Sudah sejak lama telah muncul kesadaran, ekspor bijih nikel mentah harus berhenti total karena harganya sangat murah.

Bila yang diekspor adalah nikel yang sudah diproses, seperti feronikel atau nickel pig iron (NPI), lebih menguntungkan dari segi harga. Indonesia juga sudah berancang-ancang dengan target yang lebih ambisius, yaitu hilirisasi nikel untuk baterai mobil listrik, yang harganya di pasar dunia sangat kompetitif.

Bahkan seorang Elon Musk, icon mobil listrik dunia, secara terbuka menyatakan ketertarikannya pada produk nikel dari Indonesia. Demikian juga LG Solution dari Korea Selatan, telah menandatangani kesepakatan investasi (MoU) sebesar US$9,8 miliar setara atau Rp142 triliun untuk pengembangan industri nikel terintegrasi di Indonesia.

Tindakan moratorium ekspor nikel memiliki dasar regulasi yang cukup kuat, salah satunya adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Pasal 170 menyebutkan, pemurnian di dalam negeri harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba diundangkan pada 12 Januari 2009. Artinya ekspor bijih nikel semestinya sudah distop pada awal 2014.

Sementara itu, pada pasal 4 UU tersebut dinyatakan, minerba sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jelas negara memiliki kedaulatan penuh mengatur dan memanfaatkan sumber daya mineral, termasuk nikel tanpa ada intervensi dari negara lain.

Moratorium ekspor nikel juga berbasis regulasi internasional, yakni resolusi PBB 1803 (XVII) tentang permanent sovereignty over natural resources (PSNR). Kini yang dibutuhkan adalah keterampilan dalam diplomasi dan negosiasi.

Dari pengalaman sebelumnya, penyelesaian sengketa di WTO umumnya berakhir di tahapan konsultasi atau win-win solution dan WTO selalu memberi ruang perundingan pada pihak yang bersengketa. Penyelesaiannya tidak harus melalui persidangan di pengadilan.

Dalam program besar hilirisasi nikel, kedaulatan negara atas minerba kembali diuji. Pada titik ini kita kembali mengingat diksi yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, soal kontrol Indonesia atas nikel. Berdasar fakta di lapangan, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, setara 24% cadangan nikel dunia menurut catatan Bloomberg (2020). Berdasarkan fakta itu pula, Presiden Jokowi mendorong penguatan industri hilir nikel.

Kepala Negara juga menegaskan tidak akan ada lagi ekspor nikel dalam bentuk bijih yang sudah dilaksanakan dengan moratorium itu. Pernyataan presiden ini sekaligus membuka peluang Indonesia masuk dalam industri mobil listrik sebagai produsen utama baterai litium.

Dalam implementasi di lapangan, kedaulatan atas nikel bisa dimulai atas kontrol negara melalui Kementerian ESDM, dalam pembangunan smelter. Keberadaan smelter demikian krusial dalam hilirisasi nikel. Kita bisa belajar dari pengalaman PT Freeport Indonesia (FI), yang pemurnian tembaganya di luar negeri dan hampir tiga dekade baru dibangun smelter di Gresik pada 1996.

*) Eko Sulistyo adalah Komisaris PT. PLN (Persero), juga tercatat sebagai sejarawan dan juga Deputi IV Kantor Staf Presiden 2015-2019.
Menurut catatan Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo adalah alumnus terbaik Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret (UNS) 1994.

Sumber: bisnis.com

Read More

Pemerintah Tidak Gentar Hadapi Gugatan Uni Eropa Soal Larangan Ekspor Bijih Nikel

NIKEL.CO.ID – Uni Eropa melayangkan tuntutan kepada pemerintah Indonesia dalam kasus sengketa nikel ke World Trade Organization (WTO). Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun menanggapi adanya tuntutan tersebut, dan mengaku siap untuk melanjutkan kasus itu ke persidangan internasional.

Ini merupakan lanjutan dari proses gugatan pihak Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 14 Januari kemarin, pihak Uni Eropa menginformasikan bahwa kasus tersebut akan mereka lanjutkan. Nantinya, pembahasan kasus tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021. Dengan senang hati, pemerintah Indonesia akan meladeni tuntutan tersebut.

Awal mula tuntutan pihak Uni Eropa itu dimulai saat pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan baru yang akan melarang ekspor nikel dalam bentuk mentah. Kebijakan itu pun telah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, yang telah disahkan pada 28 Agustus 2019 oleh Menteri Ignasius Jonan yang menjabat saat itu. Pemberlakuan dari kebijakan itu akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020.

Sejumlah asosiasi penambang pun telah mendapatkan penjelasan soal kebijakan itu, dan mereka menyatakan kesepakatan atas kebijakan larangan ekspor biji mentah nikel tersebut. Selanjutnya, mereka akan mulai mengekspor barang jadi. Alasan lain para penambang sepakat adalah demi mendukung program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut, para penambang pun nantinya harus menjual biji mentah nikel itu ke pabrik smelter yang ada di dalam negeri, untuk kemudian diolah menjadi barang jadi dan boleh untuk diekspor. Selanjutnya, tanggal 12 November 2019, sejumlah asosiasi penambang menyepakati harga jual biji mentah nikel yang dijual ke smelter seharga USD30 per metrik ton. Meski harga tersebut terbilang rendah dari harga yang diusulkan, namun semua pihak akhirnya menemui kesepakatan.

Tanggapan keras justru muncul dari salah satu konsumen nikel yang selama ini membeli biji mentah nikel dari penambang Indonesia. Konsumen tersebut diketahui berasal dari negara-negara Uni Eropa yang kemudian pada tanggal 22 Desember melayangkan gugatan ke Dubes Indonesia yang ada di Jenewa.

Mereka menilai, kebijakan pelarangan ekspor biji mentah nikel itu telah melanggar aturan yang ada di World Trade Organization (WTO). Sejumlah produsen baja yang ada di Eropa yang tergabung dalam asosiasi EUROFER juga mendukung adanya gugatan tersebut. Pasalnya, selama ini sebanyak 55 persen bahan baku usaha mereka, dipasok oleh bijih nikel dari Indonesia.

Presiden Jokowi yang mendapatkan kabar gugatan itu pun mengaku tidak akan gentar dengan apa yang dilakukan pihak Uni Eropa. Dia mengatakan bahwa sudah puluhan tahun negara ini hanya bergantung pada ekspor barang mentah, padahal sebenarnya Indonesia cukup mampu untuk mengolahnya dan menghasilkan produk jadi yang lebih bernilai tinggi.

Kebijakan itu pun rupanya tidak berjalan mulus, khususnya pada kondisi di dalam negeri sendiri. Sebab hingga akhir Februari 2020, belum ditemukan kesesuaian harga antar penambang dengan perusahaan smelter. Meski sebelumnya sudah disepakati harganya. Sayangnya, masalah itu terus terjadi berlarut-larut hingga akhir tahun 2020. Dan di saat yang sama, gugatan dari Uni Eropa masih terus berlanjut.

Sumber: duniatambang.co.id

Read More

Faisal Basri: Larangan Ekspor Nikel 99 Persen Hanya Akan Untungkan China

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan kebijakan larangan ekspor bijih nikel menguntungkan China.

Menurutnya, melihat dari perspektif politik anti-dumping bahwa terlihat kebijakan ini mendukung industrialisasi China.

“Kita bisa lihat saat ini Indonesia diadukan oleh Uni Eropa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) gara-gara larangan ekspor nikel. Itu luar biasa menariknya.”

“Kita bisa lihat siapa yang diuntungkan dari larangan ekspor nikel, 99 persen China,” ucap Faisal dalam agenda bedah buku Ekonomi Politik Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris, Senin (18/1/2021).

Faisal menerangkan bahwa kerugian negara karena larangan ekspor nikel ini tidak bisa dilihat hanya dari perspektif ekonomi semata.

“Ini nggak muncul pemberitaan-pemberitaan Indonesia dirugikan. Nah, ekonomi politik bisa menghitung karena ekonomi politik menggunakan instrumen ekonomi, alat analisis ekonomi, perangkat ekonomi seperti diingatkan penulis buku ini,” tukas dia.

Faisal menekankan, kerugian negara atas larangan ekspor nikel sebenarnya sudah disampaikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan telah dipresentasikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya bicara tentang ini tidak takut ditangkap. Kita bisa hitung secara jelas, China untung berapa, Indonesia rugi berapa. Tolong ini kerugian negara ratusan triliun gitu,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Faisal Basri: Larangan Ekspor Nikel 99 Persen Hanya Akan Untungkan China

Read More

Gegara Kalah Saing, UE Gugat Larangan Ekspor Nikel RI; Mendag: Indonesia Siap…

NIKEL.CO.ID – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan Pemerintah akan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat multilateral

Salah satunya yaitu mempertahankan kebijakan terkait bahan mentah (DS 592) yang tengah digugat Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Ditegaskan Mendag, Pemerintah Indonesia menyesalkan langkah Uni Eropa yang meminta pembentukan Panel WTO pada 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO. Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan,” tegasnya dalam pernyataan tertulisnya, Senin (18/1/2021).

Menyikapi langkah UE tersebut, Pemerintah Indonesia berpandangan UE telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020 lalu.

Namun demikian, menurut Lutfi, Indonesia berkeyakinan forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat yang tepat untuk menguji (exercising) kebijakan anggotanya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

“Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa. Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO yang akan mulai diproses pada 25 Januari 2021,” lanjutnya.

Selain itu, ke depannya Indonesia juga tidak keberatan dan siap berkolaborasi dengan UE dalam menciptakan nilai tambah di sektor besi baja.

Perlu diketahui, Indonesia adalah penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Pada Januari-November 2020, sektor besi baja merupakan penyumbang ekspor terbesar ke-3 setelah minyak kelapa sawit dan batu bara dengan nilai 9,6 miliar Dolar AS.

Ini adalah bagian dari transformasi Indonesia, yang semula merupakan negara penghasil barang mentah dan setengah jadi, kini menjadi penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi.

Pemerintah juga akan berupaya maksimal dalam mengawal proses litigasi untuk menyelesaikan kasus ini dan tetap membuka komunikasi lebih lanjut dengan Uni Eropa.

“Indonesia selalu siap berkonsultasi apabila Uni Eropa menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam mineral,” ujarnya.

Pemerintah berkeyakinan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral yang ditetapkan dalam legislasi dan peraturan perundang-undangan yang ada bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam mineral (sustainability). 

Selain itu, juga dapat mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global yang akan mendukung perekonomian nasional danm meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsipnya, Pemerintah berkeyakinan kebijakan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan komitmen ataupun prinsip-prinsip di tingkat internasional.

Asal tau saja, terkait kasus sengketa DS 592, Uni Eropa sebelumnya mengajukan permintaan konsultasi pada 22 November 2019 sebagai respons diterapkannya larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2020. 

Uni Eropa menilai kebijakan Pemerintah Indonesia tersebut melanggar sejumlah ketentuan WTO dan berdampak negatif pada daya saing industri baja di Uni Eropa.

Permintaan pertemuan konsultasi Uni Eropa disetujui Indonesia pada 29 November 2019 dan pertemuan telah dilaksanakan pada 30 dan 31 Januari 2020.

Sumber: industry.co.id

Read More