Petrus Tjandra: Sangat Disayangkan Hilirisasi Nikel RI Hanya Sampai Tahap MHP Saja

NIKEL.CO.ID Direktur Utama PT Trinitan Metals and Minerals (TMM), Petrus Tjandra mengapresiasi positif rencana pemerintah untuk melakukan hilirisasi nikel.

Untuk itu, Petrus mengingatkan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan, guna mendukung cita-cita hilirisasi nikel.

Hal pertama, soal kemampuan industri Smelter lokal dalam melakukan pengolahan nikel hingga menghasilkan nikel murni. Kedua, soal limbah olahan dan komitmen pelaku industri dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Pertama, hilirisasi nikel perlu didukung oleh kemampuan smelter lokal untuk menghasilkan nikel murni. Sangat disayangkan jika sebagian besar smelter nikel hanya melakukan pengolahan sampai tahap MHP (Mixed Hydroxide Precipitate) saja. Kalau begitu namanya hilirisasi tanggung dong,” ujar Petrus Tjandra, dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/02/2021).

Petrus berharap bahwa setiap pemangku kepentingan yang terkait dalam industri hilirisasi nikel, memiliki sudut pandang yang sama dalam melihat persoalan ini.

Kemampuan smelter lokal untuk mengolah bijih nikel laterit sampai menjadi nikel murni, menurut Petrus, menjadi tantangan tersendiri bagi smelter lokal untuk benar-benar menghilirkan pengolahan nikel dalam beberapa tahun mendatang.

“Jika smelter lokal hanya melakukan pengolahan sampai tahap MHP saja, lalu siapa yang akan melakukan pengolahan selanjutnya, hingga menghasilkan nikel murni? Masa langsung diekspor ke luar negeri?,” kata Petrus.

Sebaliknya, menurut Petrus, TMM mampu dan sudah memiliki fasilitas berskala industri, untuk mengolah MHP menjadi nikel murni 99,96% dengan kapasitas produksi sekitar 1.200 ton per tahun, serta untuk mengolah MHP menjadi NCM precursor (bahan baku baterai lihitum) dengan kapasitas 5.000 ton per tahun.

Walaupun demikian, lanjutnya, TMM terus berupaya melakukan penambahan kapasitas produksi melalui pembangunan smelter Hidrometalurgi STAL (Step Temperature Acid Leach) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.

Selanjutnya, Petrus juga menekankan hal kedua yang perlu diperhatikan, yakni pentingnya komitmen industri untuk menjaga lingkungan dan memperhatikan persoalan limbah olahan.

Menurut Petrus, salah satu metode proses pengolahan hidrometalurgi yang banyak digunakan saat ini justru menghasilkan limbah olahan berbentuk lumpur (tailing) yang kerap kali dibuang ke laut dalam.

“Kemampuan mengolah saja tidak cukup. Perhatikan teknologi pengolahannya seperti apa, pengelolaan limbahnya bagaimana, jangan sampai jadi ancaman untuk lingkungan perairan,” ucapnya.

“Melakukan rehabilitasi lingkungan apa tidak? Program untuk mengkomodasi aspek lingkungan juga perlu dibuat, bila perlu dijadikan standar operation, karena hilirisasi nikel butuh tata kelola yang ramah terhadap lingkungan,” terang Petrus.

Soal limbah olahan, Petrus menegaskan bahwa teknologi STAL yang dikembangkan oleh TMM tidak menghasilkan limbah olahan berbentuk lumpur (tailing).

Residu yang dihasilkan oleh STAL memiliki kandungan Besi (Fe) sekitar 80%, dan bahkan dapat diolah menjadi iron ore untuk digunakan oleh industri baja, maupun diolah menjadi bentuk batu bata (brick), yang dapat digunakan untuk membangun jalan maupun jembatan.

Selain itu, TMM melalui entitas anak perusahaannya, yaitu PT Hydrotech Metal Indonesia juga tengah menginisiasi program yang berfokus pada aspek environmental, social and governance (ESG), untuk mewujudkan praktik bisnis yang tidak mencederai lingkungan hidup.

Sumber: jurnalnews.id

Read More

Bukan Cuma Lubang Tambang, Limbah Smelter Juga Masih Bermasalah

NIKEL.CO.ID – esdmLubang bekas tambang menjadi permasalahan yang kerap dibahas masyarakat. Namun, di industri pertambangan masih ada masalah lain yang juga perlu diperhatikan, yakni limbah.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengakui masih banyak masalah terkait dengan isu lingkungan yang dihadapi saat ini, seperti limbah B3, slag nikel, slag tembaga yang sampai sekarang belum tuntas penanganannya.

“Mengenai hukum lingkungan, masih banyak problem di pertambangan. Masih ada masalah limbah B3, slag nikel, tembaga yang belum tuntas,” ungkapnya dalam acara ‘Indonesia Mining Outlook 2021‘ melalui YouTube Tambang TV, Selasa (15/12/2020).

Menurutnya, kemampuan dalam menyelesaikan masalah limbah menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan smelter. Dia menyebutkan isu penanganan limbah yang masih dibahas seperti bagaimana membuang limbah dari proses smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) dari bahan baku nikel ke bawah laut, kemudian limbah dari abu pembakaran batu bara, slag nikel, dan juga slag tembaga.

“Walau sudah koordinasi, ini jadi salah satu penentu keberhasilan, seperti bagaimana membuang limbah dari proses HPAL dari nikel ke bawah laut. Limbah B3 abu batu bara bagaimana, slag nikel, tembaga bagaimana ini, ini masih banyak hal menjadi perhatian kita bersama,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, aspek lingkungan dan kaidah internasional untuk diperhatikan dalam pemanfaatan slag. Slag itu diuji sebelum dimanfaatkan untuk perusahaan dan pemerintah.

“Vale, IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) yang di Morowali, Pomala Antam. (Nanti dituangkan dalam) Peraturan Menteri LHK untuk tata cara uji karakteristik pengecualian slag nikel,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian (27/9/2019).

Rosa melanjutkan, pemerintah akan melakukan serangkaian uji untuk memastikan limbah yang dipakai nantinya tidak beracun, tidak mudah terbakar dan tidak korosif.

Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memberi akreditasi jika suatu limbah layak untuk digunakan.

“Dimasukkan dalam limbah B3. Tapi dimungkinkan untuk pengecualian. Nah pengecualian ini dia harus test. Satu, laporannya memang harus dijaga betul, terakreditasi dan diberikan standar oleh KLHK, metoda untuk menguji dan sebagainya itu harus sama. Dan dia harus terakreditasi,” jelasnya.

Limbah yang sudah terakreditasi nantinya dapat digunakan membangun jalan untuk internal perusahaan maupun membantu pemerintah membangun infrastruktur.

“Ada yang dipakai buat perusahaan itu sendiri, bisa oleh pemerintah. Kalau pemerintah bikin jalan tol, bangunan, itu bisa. Atau perusahaan itu sendiri, reklamasi tambang misalnya.”

Sumber: CNBC Indonesia

Read More