Dewan Pengawas APNI Minta Pengusaha Tambang Laporkan Kalau Ada Oknum Aparat 

330

NIKEL.CO.ID, 14 November 2022 – Ketua Dewan Pengawas APNI Komjen Pol. (P) Drs. Setyo Wasisto, S.H., meminta anggota APNI maupun pengusaha pertambangan nikel dan stakeholder untuk melaporkan jika ada oknum aparat yang mengganggu bisnis pertambangan sesuai dengan bukti fakta. 

Hal itu disampaikan Setyo Wasisto sesuai pesan dari Ketua Umum APNI Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna dalam upaya pemberantasan mafia pertambangan. 

“Pesan dari Pak Ketum (APNI Nanan Soekarna), kemarin ketika saya bertemu Beliau, kalau ada oknum aparat keamanan yang neko-neko, yang aneh-aneh, yang mulai ganggu rekan-rekan, selama itu betul-betul fakta dan ada buktinya, tolong disampaikan ke APNI,” kata Setyo Wasisto dalam penutupan acara Training of Trainers (ToT) Analisis Kuantitatif dan Kualitas Mineral Nikel yang diselenggarakan APNI di Grand Sahid Jaya Hotel, baru-baru ini. 

Menurut Setyo, yang terpenting sebagai wadah bagi pengusaha pertambangan dan hilirisasi industri nikel, APNI ingin menjembatani antara pengusaha pertambangan nikel dan pemerintah serta stakeholder dari permasalahan yang terkait dengan keamanan.

“Yang lebih penting lagi bahwa APNI ingin menjembatani, ingin menjadi katalisator bagi penambang dan seluruh stakeholder terkait, baik itu dari pemerintah, pengusaha di hilir, termasuk aparat keamanan,” ujarnya. 

Setyo menjelaskan bahwa APNI ingin membantu para pengusaha pertambangan nikel, baik di hulu maupun hilir serta yang terkait kalau ada oknum aparat di lapangan yang melakukan tindakan kejahatan segera melaporkan agar ditindaklanjuti.

“Artinya kami ingin membantu rekan-rekan sepanjang itu bukan fitnah. Kalau ada yang nakal, dan kalau rekan-rekan baca hari ini coba dilihat di media online, Menkopolhukam akan bekerja sama dengan KPK untuk memberantas mafia pertambangan,” jelasnya. 

Setyo berharap APNI dapat membantu mengatasi permasalahan para pengusaha pertambangan nikel terhadap oknum aparat yang melakukan tindakan pelanggaran hukum maupun pungutan liar.

“Oleh sebab itu, saya berharap atas nama kepengurusan APNI dan tentunya kita semua di APNI akan membantu rekan-rekan sepanjang itu adalah fakta dan mempunyai data. Jangan fitnah, karena kalau fitnah nanti kita bisa di-kick balik malah salah,” tuturnya.

Selain itu, Setyo juga berharap dalam acara ToT itu menghasilkan satu kesamaan pemahaman sehingga aktifitas kegiatan pertambangan nikel menjadi lebih baik lagi ke depannya. 

Dia mengatakan bahwa Ketum APNI Nanan Soekarna maupun Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey sering mengatakan di berbagai forum bahwa APNI mendorong kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi kegiatan yang legal yang sesuai aturan hukum.

“Oleh sebab itu, APNI juga berupaya untuk memberikan pemahaman, information, kepada seluruh anggota maupun yang belum anggota untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Setyo. 

Setyo menerangkan bahwa para peserta ToT pengusaha pertambangan nikel maupun hilirisasi industri nikel secara teknis telah menguasai aturan-aturan yang dibolehkan atau tidak.

Permasalahan yang sering terjadi adalah dibidang surveyor terkait hasil analisa kandungan nikel. Ketika di pabrik hasilnya sekian namun ketika sampai pembongkaran dilakukan analisa kembali ternyata kadarnya berkurang sehingga penghasilannya berkurang. Dengan mengatasi permasalahan itu, maka penghasilan para penambang akan bertambah.

“Jangan dipotong terus ya, sampai ditempat pembongkaran ternyata ya dikurangi karena kadarnya berkurang,” terangnya.

Setyo mengingatkan bahwa para pengusaha pertambangan nikel harus membangun jejaring bisnis (network) agar memudahkan dalam aktifitas bisnis pertambangan nikel. 

“Dengan network itu kita bisa melakukan bargaining, kita bisa melakukan upaya-upaya yang lebih baik sehingga kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik,” tukas Setyo. (Shiddiq)