Pengusaha Smelter Minta Dikaji Ulang Rencana Larangan Ekspor Produk Olahan Nikel

NIKEL.CO.ID – Rencana pemerintah menutup keran ekspor produk olahan nikel 30%-40% dinilai perlu kajian secara matang dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Prihadi Santoso mengungkapkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan baru kerap tidak membuat kajian yang melibatkan para stakeholder lain seperti pengusaha, akademisi, industri dan penambang terkait.

“Penetapan (larangan ekspor) bijih nikel kadar di bawah 70% itu perlu dikaji ulang bagi pengusaha di hulu sampai ke hilir,” kata Prihadi ketika dihubungi Kontan, Selasa (21/9).

Prihadi mengungkapkan, penerapan peraturan harus dilakukan secara cermat. Secara khusus terkait rencana larangan ekspor produk olahan nikel 30%-40% ini maka perlu ada kepastian penyerapan industri hilir secara adil dan target keuntungan bagi negara bisa tercapai.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengungkapkan pasar domestik sejatinya potensial untuk menyerap produk olahan nikel kadar rendah. Produk olahan nikel nantinya dinilai bisa digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti peralatan rumah tangga, komponen otomotif hingga untuk sektor teknologi dan informasi.

“Kebutuhan dalam negeri cukup besar cuma mungkin selama ini pemerintah orientasinya adalah ekspor karena harganya harga yang cenderung internasional jadi seakan ada keuntungan,” terang Bhima kepada Kontan, Selasa (21/9/2021).

Bhima mengungkapkan kebijakan ini juga berpotensi mendorong investasi masuk ke Indonesia. Para pelaku usaha yang selama ini mengimpor produk olahan nikel bisa saja merelokasi pabriknya ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah dinilai perlu melakukan kebijakan secara beriringan, selain mengetatkan ekspor, pemerintah perlu menyiapkan kawasan industri serta insentif fiskal yang tepat.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan demi mendorong industri hilir nikel ke depannya.

Sumber: KONTAN

Read More

Pemerintah Akan Larang Ekspor Olahan Nikel 30-40 Persen; Begini Tanggapan APNI

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Invsatasi merencanakan penutupan ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30 persen hingga 40 persen demi mendorong rantai hilirisasi nikel.

Menanggapi rencana ini, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai kebijakan ini sebagai langkah yang positif pasalnya dapat mendorong investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Nantinya, investor bisa saja mendirikan industri yang menghasilkan produk jadi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan hal yang sama terjadi ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020 lalu.

Sebagai hasil akhir, tercatat sejumlah investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia.

Kendati demikian, Meidy memastikan rencana kebijakan ini bukan tanpa kekhawatiran dari pelaku usaha. APNI sendiri menyoroti sejumlah hal yang dinilai patut jadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan ekspor ini.

“Kita siap atau tidak, kemudian ada pabrik-pabrik (pengolahan) yang direncanakan untuk siap berdiri,” terang Meidy kepada Kontan, Selasa (21/9/2021).

Meidy menjelaskan, hingga 2025 mendatang ditargetkan bakal ada 98 pabrik yang bakal berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara sekitar 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan.

Jika kemudian kebijakan larangan ekspor untuk produk olahan 30 persen hingga 40 persen jadi dilakukan maka dikhawatirkan akan mempengaruhi minat investasi yang sedang berjalan saat ini.

Meidy melanjutkan, pemerintah harus memastikan kesiapan pasar untuk menyerap produk yang ada. Jika kemudian semua suplai ekspor dialihkan untuk kebutuhan domestik maka perlu ada kepastian market yang siap menyerap. Apalagi pada kondisi saat ini saja masih dalam posisi over suplai.

Selain sejumlah poin pertimbangan tersebut, APNI juga menilai perlu ada perbaikan tata kelola niaga nikel serta jaminan good pravtive mining ke depannya. Hal ini juga demi memastikan ketersediaan cadangan nikel di Indonesia. Untuk itu, APNI menilai perlu ada perhatian untuk perbaikan regulasi maupun kebijakan untuk industri nikel dari hulu ke hilir.

“Juga harus dibangun ekosistem yang terarah, terpadu dari industri hulu ke hilir terkait juga dengan regulator yaitu pemerintah dan juga konsumen yaitu industri hilir. Ini satu kesatuan,” terang Meidy.

Sementara itu, Chief Financial Officer (CFO) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto memastikan produk olahan nikel Vale adalah nickel matte dengan kandungan nikel 78 persen atau di atas batas kandungan 70 persen.

“Kemungkinan wacana pelarangan ekspor tersebut adalah untuk mendorong tumbuhnya hilirisasi produk nickel di Indonesia, terutama untuk produk NPI/Fe Ni dengan kandungan nickel d bawah 40%,” terang Bernardus kepada Kontan, Selasa (21/9/2021).

Kendati demikian, Bernardus mengungkapkan rencana ini perlu dikaji secara baik dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri.

Sebelumnya, rencana melarang ekspor produk olahan nikel 30 persen-40 persen diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pada Jumat (17/9/2021) lalu.

Bahlil mengungkapkan nantinya ekspor produk olahan nikel yang diperkenankan yakni minimum 70 persen.

“Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor barang yang baru 30 persen-40 persen. Kalau seperti itu cadangan habis. Paling (setidaknya) 70 persen,” ujar Bahlil.

Bahlil melanjutkan, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Sumber: kompas.com

Read More

Ekspor NPI dan Feronikel akan Dilarang, Smelter Baru Bisa Terbengkalai

NIKEL.CO.ID – Kementerian Investasi berencana menutup ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30% hingga 40% atau produk feronikel dan nickel pig iron (NPI). Langkah ini demi mendorong rantai hilirisasi nikel. Sebelumnya Kementerian ESDM sejak 1 Januari 2020 sudah melarang ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7%.

Saat ini cadangan terbukti untuk komoditas nikel sebesar 698 juta ton, dan disebut-sebut hanya bisa menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun. Sementara cadangan terkira sebesar 2,8 miliar ton.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Jumat (17/9/2021) lalu mengatakan, kelak ekspor produk olahan nikel yang diperkenankan yakni minimum 70%. “Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor produk yang baru [diolah] 30%-40%. Jika seperti itu, cadangan habis. Paling [setidaknya] 70%,” ujar Bahlil.

Dia menekankan, kebijakan ini juga bertujuan memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020, maka banyak investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan nikel dengan produk feronikel dan NPI di Indonesia.

Bahkan, kata dia, hingga 2025 mendatang ditargetkan ada 98 smelter feronikel dan NPI yang berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan.

Smelter yang sedang dibangun itu mengolah produk nikel sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan yakni mengolah produk nikel 1,7% menjadi feronikel dan NPI. Jika kemudian kebijakan larangan ekspor untuk produk olahan feronikel dan NPI berlaku, maka dikhawatirkan mempengaruhi minat investasi yang sedang berjalan.

Masalah lain juga bakal timbul, menurut Meidy, jika ekspor produk feronikel dan NPI dilarang, maka pemerintah harus memastikan kesiapan pasar untuk menyerap produk yang ada. Jika kemudian semua suplai ekspor dialihkan untuk kebutuhan domestik, maka perlu ada kepastian pasar yang siap menyerap. Apalagi saat ini saja kondisi pasar masih oversupply.

Selain sejumlah poin pertimbangan tadi, APNI menilai perlu ada perbaikan tata kelola niaga nikel serta jaminan good mining practice di masa depan. Hal ini demi memastikan ketersediaan cadangan nikel di Indonesia. Untuk itu, APNI menilai perlu ada perhatian dalam perbaikan regulasi maupun kebijakan untuk industri nikel dari hulu ke hilir.

“Juga harus dibangun ekosistem yang terarah, terpadu dari industri hulu ke hilir terkait juga dengan regulator yaitu pemerintah dan konsumen yaitu industri hilir. Ini satu kesatuan,” terang Meidy.

Sementara Chief Financial Officer (CFO) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto memastikan produk olahan nikel Vale adalah nickel matte dengan kandungan nikel 78% atau di atas batas kandungan 70%.

“Kemungkinan wacana pelarangan ekspor tersebut adalah untuk mendorong  tumbuhnya hilirisasi produk nikel di Indonesia, terutama untuk produk NPI/Fe Ni dengan kandungan nikel di bawah 40%,” terang dia kepada KONTAN, Selasa (21/9/2021).

Kendati demikian, Bernardus bilang, rencana ini perlu dikaji secara baik dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri.

Sumber: insight.kontan.co.id

Read More

Stok Sedikit, Harga Nikel Bangkit!

NIKEL.CO.ID – Harga nikel dunia menguat pada perdagangan hari ini didorong oleh defisit nikel dunia selama periode tujuh bulan tahun berjalan 2021.

Pada perdagangan Selasa (21/9/2021) pukul 10:20 WIB, harga nikel dunia pasar London (London Metal Exchange/LME) tercatat US$ 19.037,50/ton. Naik 0,45% dibandingkan posisi kemarin.

NikelSumber: Investing.com

Permintaan nikel melebihi produksi membuat pasar nikel defisit 44,7 kilo ton (kt) selama tujuh bulan awal tahun berjalan, berdasarkan laporan statistic perdagangan World Bureau of Metal Statistic (WBMS).

Pemintaan nikel selama Januari hingga Juli pada tahun 2021 berjumlah 1.572,3 kt. Sedangkan jumlah produksi sebesar 1.527,6 kt.

Sementara itu rata-rata persediaan nikel di gudang London Stock Exchange (LME) pada bulan September 2021 sebesar 1.251 ton. Turun 35% ­month-to-month (mom) dibandingkan persediaan rata-rata bulan Agustus 2021.

Defisit yang terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan nikel sebagai bahan baku baja tahan karet (stainless steel) dari China. Sementara itu produksi terhambat karena negara produsen nikel menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Andre Rosiade Ungkap Pengusaha Nikel RI Diancam Smelter China

NIKEL.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade kembali berbicara mengenai persoalan smelter China di Indonesia. Hal itu dia sampaikan di hadapan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Pada kesempatan itu, Andre menyebut pengusaha nikel nasional mendapatkan ancaman.

Pertama, dia mengapresiasi langkah cepat Kemendag yang telah mengundang asosiasi pengusaha nikel Indonesia dan asosiasi surveyor untuk mendalami permasalahan yang ada. Tapi kini muncul permasalahan baru.

“Ingin saya sampaikan Pak Menteri, informasi yang saya dapatkan dari teman-teman pengusaha nikel di kita, lokal, nasional, bahwa sekarang orang-orang (pengusaha nikel) yang memberikan laporan ke Kemendag itu terancam tidak diberikan kesempatan oleh smelter-smelter Tiongkok,” kata Andre dalam rapat kerja dengan Mendag, Selasa (21/9/2021).

Pengusaha nikel Indonesia menurut Andre terancam tidak lagi bisa menjual nikel-nikel yang mereka tambang karena smelter China mengancam tidak mau membelinya.

“Jadi intinya apa? ada serangan balik. Jadi orang-orang pengusaha nasional kita yang memberikan data bentuk kezaliman dari smelter-smelter Tiongkok itu, smelter Tiongkok itu melakukan serangan balik. Mereka terancam tidak lagi bisa menjual nikel-nikel nasional kita karena terus terang ekspor ditutup, satu-satunya yang bisa makan nikel itu kan mereka (pengusaha smelter) sekarang,” paparnya.

Dirinya juga menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu menindaklanjuti hal tersebut.

Andre pada rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu sudah mengungkapkan permasalahan yang dialami pengusaha nikel nasional.

Dia mencap smelter pengolahan nikel milik China di Indonesia telah berbuat zalim terhadap pengusaha nikel nasional. Sebab, ore nikel yang ditambang pengusaha nasional dihargai rendah oleh mereka.

Andre melihat adanya kejanggalan. Sebab ketika ore nikel yang ditambang pengusaha nasional memiliki kadar 1,87%, setelah dicek oleh pihak surveyor dari pihak semelter kadarnya turun. Tentu saja semakin rendah kadarnya semakin murah pula harganya.

“Permasalahannya ini yang perlu kita garisbawahi bahwa setelah disurvei sama Sucofindo dan Surveyor Indonesia misalnya kandungan ore-nya 1,8% eh tiba-tiba di smelter itu jadi 1,5% dan semua pengusaha berteriak,” katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (30/8/2021).

Sumber: detik.com

Read More

Larangan Ekspor Nikel <70% Buah Dari Hilirisasi Yang Setengah Hati

Sejumlah pengamat mendukung kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel dengan kandungan di bawah 70% untuk mendorong hiliriasi yang masih setengah hati di Indonesia.

NIKEL.CO.IDDirektur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pemerintah yang bakal melarang ekspor produk olahan nikel dengan kandungan di bawah 70% dinilai cukup penting. Pasalnya, hilirisasi nikel yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah masih setengah hati.

Pemerintah sebenarnya telah melarang ekspor bijih nikel sejak Januari 2020. Namun jika produk olahan yang diekspor masih memiliki kandungan nikel yang cukup rendah, maka kebijakan tersebut menjadi tidak ada artinya.

“Kalau masih dalam berbentuk nikel apalagi yang kandungan rendah nanti diekspor hanya dijadikan sebagai pendorong industrialisasi yang ada di negara tujuan ekspor, salah satunya di Tiongkok,” kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (20/9/2021).

Dengan kondisi itu, Bhima menilai Negeri Panda akan terus diuntungkan lantaran mendapatkan nikel dengan harga murah. Sementara, Indonesia hanya menjadi target pasar produk industri dari Tiongkok.

“Kalau diubah yang boleh 70% saya sarankan produk nikel yang keluar dari Indonesia itu langsung berbentuk baterai atau barang yang jadi itu yang disebut hilirisasi sejati bukan hilirisasi setengah hati,” katanya.

Bhima menilai jika kebijakan larangan ekspor nikel kandungan di bawah 70% diterapkan, maka pemerintah dapat mempertahankan jumlah cadangan nikel yang ada saat ini. Apalagi pemerintah sudah jor-joran dalam memberikan insentif untuk mendorong hilirisasi.

“Sehingga betul-betul barang yang kemudian dikirim memang barang yang mempunyai nilai tambah dalam rantai pasokan global gak hanya jadi raw material eksportir lagi. Insentif pajaknya tepat sasaran,” katanya.


Pengamat Komoditas Ariston Tjendra menilai kebijakan yang mempersulit suplai berpotensi mendorong kenaikan harga nikel di pasaran. Seperti pelarangan ekspor bijih nikel yang mampu mengatrol naik harga nikel.

Dengan harga yang cenderung naik, hal tersebut mendatangkan kerugian untuk industri manufaktur di dunia yang memerlukan bahan baku nikel karena menambah biaya Cost of Good Solds (COGS). Di sisi lain Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari naiknya harga nikel tersebut karena merupakan produsen terbesar nikel dunia.

“Selain itu, Indonesia juga mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan sekedar mengekspor barang mentah, yang artinya menambah pendapatan. Pengolahan yang lebih panjang di Indonesia juga mendatangkan investasi dan lapangan kerja baru di dalam negeri,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana membuat aturan mengenai ketentuan ekspor produk olahan nikel asal Indonesia. Nantinya, hanya produk olahan nikel dengan kandungan nikel minimum 70% yang boleh diekspor. Hal ini untuk meningkatkan nilai tambah ekspor nikel.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan melarang ekspor produk olahan nikel dengan kandungan 30-40%. Pemerintah hanya akan memperbolehkan ekspor olahan produk nikel minimal dengan kandungan 70%.

Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan jumlah cadangan nikel yang ada saat ini. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk mineral.

“Menyangkut kandungan 70% untuk ekspor, supaya ekspor Indonesia ada nilai tambah. Saya mantan pengusaha jadi rasa iri ke negara lain ada. Kalau negara lain ada cadangan yang gak dimiliki dia akan manfaatkan betul ke produk turunan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (17/9/2021).

Meski masih dalam tahap wacana, Bahlil hanya ingin memastikan bahwa Indonesia tak boleh lagi dipermainkan oleh negara lain. Pesan tersebut menurut dia yang ingin disampaikan ke dunia internasional.

“Dunia lagi butuh sumber daya, jangan kita posisikan diri dengan bargaining yang lemah,” katanya.

Pemerintah sendiri telah melarang ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Kebijakan tersebut sejalan dengan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah memastikan hanya bijih nikel yang telah diolah dalam negeri nantinya yang bisa diekspor. Hal ini juga sejalan dengan rencana mendorong investasi pabrik baterai lithium untuk kendaraan listrik.

“Kan bijih nikel sudah kita larang ekspornya. Harus hilirisasi. Sekarang hilirisasi ekspor,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Larangan Ekspor Nikel 70% Buah Hilirisasi yang Setengah Hati

Read More

RI Mau Terapkan Pajak Ekspor, Harga Nikel Global Langsung Jatuh

NIKEL.CO.ID – Pemerintah Indonesia berencana untuk memberlakukan pajak ekspor salah satunya untuk komiditas mineral. Rencana ini membuat harga nikel di pasar global langsung jatuh.

Pantauan pasar hingga pukul 14:13 WIB, harga nikel turun -482,50 di harga USD18.907,50/ton atau -2,49 persen dari posisi sebelumnya di USD19.390/ton

Meskipun masih berada di fase tertingginya tujuh tahun terakhir dan sempat menyentuh USD20.000 pada akhir pekan lalu, terdapat kekhawatiran atas pasokan nikel dari Indonesia, diwartakan Nasdaq, Minggu (19/9/2021).

Pasar dinilai cemas mengingat seorang pejabat pemerintah Indonesia mengatakan sedang mempertimbangkan kenaikan tarif pajak ekspor olahan nikel.

Hal tersebut merujuk terhadap pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang berencana mengatur ketentuan ekspor produk olahan nikel Indonesia, termasuk pengenaan pajak atas produk ekspor.

Bahlil menyatakan sedang menjajaki aturan yang melarang ekspor produk nikel dengan kandungan di bawah 70 persen, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk mineral tersebut.

Ke depan, hanya produk olahan nikel dengan minimum kandungan 70 persen saja yang boleh diekspor.

Kendati masih sebatas rencana, sentimen tersebut dapat menggerakkan harga nikel, mengingat Indonesia merupakan negara dengan cadangan bijih nikel terbesar di dunia.

Sejak awal dimulainya pandemi pada Januari 2020, Indonesia telah melarang ekspor ‘bijih nikel’ yang diatur melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun, masih terdapat keringanan untuk mengekspor khusus produk olahan nikel, yang kemudian akan diatur kembali regulasinya oleh Bahlil.

Sumber: IDXchannel.com

Read More

Gara-gara Indonesia, Harga Nikel Dunia Ambles 1% Lebih!

NIKEL.CO.ID – Harga nikel dunia ambles satu persen pada perdagangan awal pekan. Aksi ambil untung investor dan kecemasan permintaan dari China jadi penyebabnya.

Pada Senin (20/9/2021) pukul 09:20 WIB, harga nikel tercatat US$ 19.157,50/ton. Turun 1,20% dibanding posisi akhir pekan kemarin.

NikelSumber: Investing.com

Harga nikel dunia sempat mencapai level US$20.000/ton pada perdagangan akhir pekan lalu karena kekhawatiran pasokan nikel dari Indonesia akan terganggu setelah ada wacana pengenaan pajak ekspor nikel. Kecemasan tersebut timbul setelah Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, mengatakan Indonesia sedang menjajaki kemungkinan mengenakan pajak ekspor atas produk nikel dengan kandungan nikel kurang dari 70% untuk mendorong ekspansi industri pengolahan dalam negeri.

Sementara itu, lesunya aktivitas manufaktur di China yang menurun dikhawatirkan akan berdampak buruk pada permintaan nikel untuk produksi baja tahan karat (stainless steel). Pasalnya China adalah importir nikel terbesar di dunia.

Permintaan yang lesu ini akan menekan harga nikel. Meskipun ada kecemasan berkurangnya pasokan nikel dunia karena pengenaan pajak ekspor nikel di Indonesia.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Neraca Dagang Catat Surplus, Tertinggi Sepanjang Masa

Kinerja neraca perdagangan periode Agustus mencatat angka yang luar biasa dan sangat menyenangkan

NIKEL.CO.ID – Aktivitas perdagangan Indonesia kini sudah mulai normal kembali. Kabar menggembirakan itu berkaitan dengan ekonomi negara ini bahwa neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus USD4,74 miliar pada Agustus 2021.

Seperti disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca dagang pada Agustus 2021 surplus USD4,74 miliar, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Surplus ini terutama ditopang oleh kinerja ekspor yang melesat di tengah kenaikan impor.

“Secara kumulatif Januari-Agustus 2021, neraca perdagangan telah membukukan surplus USD19,17 miliar,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono, dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

Margo menjelaskan, ekspor pada Agustus 2021 mencapai USD 21,42 miliar, melesat 20,92 persen dibandingkan bulan sebelumnya atau 64,1 persen dibandingkan pada Agustus 2020.

Sementara itu, impor tercatat USD16,68 miliar, naik 10,35 persen dibandingkan bulan lalu atau 55,26 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

“Tren kinerja ekspor terus menunjukkan peningkatan sejak tahun lalu, atau surplus dibukukan secara beruntun dalam 16 bulan terakhir,” kata Margo.

Mendag Cukup Puas

Berkomentar soal kinerja neraca perdagangan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun cukup semringah dengan pencapaian kinerja ekspor dan impor pada Agustus 2021.

“Saya menilai sangat memuaskan. Saya sebenarnya sudah mendapatkan data soal itu. Angkanya luar biasa dan sangat menyenangkan,” ujar Lutfi dalam webinar UOB Economic Outlook 2022, Rabu (15/9/2021).

Dia memaparkan, ekspor nonmigas pada Januari hingga Juli 2021 tumbuh luar biasa. Menurutnya, pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya supercycle dari harga komoditas barang yang sangat tinggi.

Sementara itu, angka impor nonmigas pada Januari hingga Juli 2021 juga mengindikasikan ekonomi Indonesia sudah sangat baik. Pada periode itu, dia menjelaskan, data menunjukkan sebanyak 90 persen adalah impor untuk kepentingan bahan baku dan barang modal untuk industri.

“Sebanyak 90 persen dari impor kita itu adalah bahan baku, bahan penolong, dan juga barang modal. Hanya 10 persen impor saja yang barang konsumsi. Jadi jika kita melihat dengan impor yang berkualitas maka sebenarnya bahan baku, barang penolong kita itu untuk industrialisasi,” tuturnya.

Merujuk data BPS, ekspor migas naik 7,48 persen secara bulanan atau melesat 77,93 persen secara tahunan menjadi USD1,07 miliar. Dari ekspor itu, sumbangan ekspor nonmigas naik 21,75 persen secara bulanan atau 63,43 persen secara tahunan menjadi USD20,36 miliar.

Membaiknya kinerja ekspor tak lepas dari tren kenaikan harga sejumlah komoditas yang masih berlanjut pada bulan lalu. Sejumlah komoditas itu adalah harga batu bara naik 11,04 persen, minyak kelapa sawit 6,85 persen, dan kernel oil 4,66 persen. Kenaikan harga juga terjadi pada alumunium, timah, dan nikel.

Sementara itu, penurunan harga produk tambang tembaga sebesar 0,85 persen, emas 1,25 persen, dan minyak mentah Indonesia atau ICP 6,06 persen.

Akibat harga yang cukup bagus dari sektor pertambangan dan lainnya, telah mendongkrak ekspor produk itu yang tumbuh signifikan hingga 162,89 persen (yoy) menjadi USD3,64 miliar. Secara bulanan, pertumbuhannya mencapai 27,23 persen (month-to-month/mtm).

Data BPS juga menyebutkan ekspor industri pengolahan juga naik 20,67 persen secara bulanan atau 52,62% secara tahunan menjadi USD16,37 miliar. Adapun ekspor pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 17,89 persen secara bulanan. Namun, secara tahunan mengalami penurunan 0,42 persen menjadi USD0,34 miliar.

Berdasarkan golongan barang berdasarkan kode HS dua digit, kenaikan ekspor terutama terjadi pada kelompok lemak dan minyak hewani/nabati USD1,54 miliar, bahan bakar mineral USD 573 juta, serta biji, logam, terak, abu USD213 juta.

Bila dilihat dari negara tujuan ekspor, beberapa negara tujuan ekspor utama, seperti Tiongkok, mengalami kenaikan ekspor yang cukup besar mencapai USD1,2 miliar, India USD759 juta, dan Jepang USD435 juta.

Sedangkan penurunan ekspor terjadi ke negara tujuan Kamboja, Georgia, dan Polandia. BPS mencatat ekspor secara kumulatif mencapai USD142,01 miliar, naik 37,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Harapan pencapaian kinerja neraca perdagangan itu terus berlanjut hingga akhir tahun dan tahun-tahun mendatang sehingga ekonomi bangsa ini kembali bergeliat dan bergairah.

Sumber: indonesia.go.id

Read More

China Segera Groundbreaking Pabrik Baterai Kendaraan Listrik di RI

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, produsen baterai kendaraan listrik asal China, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) akan melakukan groundbreaking pabrik baterai listriknya di Indonesia. Bahlil mengatakan, rencana itu akan terealisasi tahun ini juga.

“Doakan (CATL) tahun-tahun ini juga sudah bisa kita mulai groundbreaking-nya,” kata Bahlil dalam telekonferensi, Jumat 17 September 2021.

Bahlil mengaku bahwa CATL juga berkomitmen untuk berinvestasi mengembangkan baterai kendaraan listrik dengan nilai sekitar US$5 miliar, setara Rp72,5 triliun dengan asumsi kurs Rp14.500 per dolar AS.

Selain itu, ada sekitar enam sampai tujuh negara lain yang juga akan masuk di industri serupa, termasuk dari Asia Tenggara dan Eropa. Meski begitu, Bahlil belum mau menyebutkannya secara lebih rinci.

“Sekitar enam atau tujuh negara yang akan masuk ke Indonesia (untuk berinvestasi). Makanya Indonesia akan kita jadikan sebagai negara pusat produsen baterai mobil,” ujarnya.

Diketahui, konsorsium Hyundai yang terdiri atas Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution, dengan PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC), telah memulai pembangunan pabrik sel baterai senilai 1,1 miliar dolar AS di Karawang, Jawa Barat, Rabu 15 September 2021 lalu.

Fasilitas sel baterai itu rencananya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 10 Giga Watt Hour (GwH) sel baterai lithium-ion NCMA setiap tahun, yang nantinya akan menyuplai kendaraan listrik produksi Hyundai.

Pabrik sel baterai di Karawang itu ditargetkan akan selesai konstruksi pada September 2022 mendatang dan mulai berproduksi pada 2023.

Pembangunan pabrik sel baterai dengan kapasitas produksi 10 GwH itu merupakan bagian dari keseluruhan rencana proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 miliar dolar AS (setara Rp142 triliun) yang telah diteken dengan Korea Selatan.

Sumber: viva.co.id

Read More