Anggota Komisi VII DPR RI Minta Ketegasan Satgas HPM Dalam Pemberian Sanksi
Jangan sampai terkesan pemerintah membela pengusaha Smelter yang terutama berasal dari Cina serta mengabaikan nasib penambang lokal. Kalau mereka mogok menambang, maka suplai akan macet.
NIKEL.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Satgas Pelaksana Harga Patokan Mineral (HPM) bentukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest), Luhut Binsar Panjaitan, konsisten menegakkan aturan Permen ESDM No.11 Tahun 2020.
Mulyanto meminta Satgas berani menindak tegas pengusaha Smelter asing yang tidak menggunakan HPM ketika bertransaksi dengan penambang lokal. Hal ini penting dilakukan agar program hilirisasi nikel dapat tercapai.
Sebelumnya pemerintah melalui Menteri ESDM, menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keti...