Anggota Komisi VII DPR RI Minta Ketegasan Satgas HPM Dalam Pemberian Sanksi

Jangan sampai terkesan pemerintah membela pengusaha Smelter yang terutama berasal dari Cina serta mengabaikan nasib penambang lokal. Kalau mereka mogok menambang, maka suplai akan macet.

NIKEL.CO.IDAnggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Satgas Pelaksana Harga Patokan Mineral (HPM) bentukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest), Luhut Binsar Panjaitan, konsisten menegakkan aturan Permen ESDM No.11 Tahun 2020.

Mulyanto meminta Satgas berani menindak tegas pengusaha Smelter asing yang tidak menggunakan HPM ketika bertransaksi dengan penambang lokal. Hal ini penting dilakukan agar program hilirisasi nikel dapat tercapai.

Sebelumnya pemerintah melalui Menteri ESDM, menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri No.7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Tujuan aturan ini dibuat agar antara pihak pembeli dan penambang memiliki patokan harga yang disepakati. Dengan demikian ketimpangan harga dapat dihindari.

Mulyanto minta pemerintah konsisten menegakkan isi aturan itu. Jangan sampai aturan hanya bagus dibaca tapi tidak dapat dilaksanakan. Mulyanto mengaku, hingga saat ini masih menerima laporan adanya pengusaha Smelter yang tidak menggunakan HPM sebagai acuan. Akibatnya pengusaha lokal merasa dirugikan.

“Ini adalah ketidakadilan yang kasat mata. Pemerintah harus bertindak tegas. Satgas yang dibentuk Menko Luhut Binsar Panjaitan, nyatanya juga belum memperlihatkan hasil yang nyata. Jangan sampai terkesan pemerintah membela pengusaha Smelter yang terutama berasal dari Cina serta mengabaikan nasib penambang lokal. Kalau mereka mogok menambang, maka suplai akan macet. Akhirnya yang akan rugi adalah kita semua,” ujar Mulyanto, Jumat (30/10/2020).

PKS, kata Mulyanto, mendorong pemerintah agar menindak tegas para pengusaha Smelter yang tidak mematuhi peraturan menteri ESDM tentang HPM. Pengabaian tersebut jelas merugikan para penambang nikel lokal karena terpaksa menerima harga jauh di bawah HPM.

“Belum lagi kondisi unfair dalam pengukuran kadar nikel, yang memunculkan perselisihan (dispute) antara pengusaha Smelter dan penambang, yang berujung pada finalti yang merugikan penambang lokal tersebut,” imbuh Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengingatkan pengusaha Smelter asing agar mengikuti aturan yang berlaku. Selama ini Pemerintah dinilai sudah sangat baik menyediakan berbagai fasilitas kemudahan usaha. Dengan demikian sudah selayaknya pengusaha asing mematuhi peraturan yang dibuat Pemerintah, termasuk tentang HPM.

“Pengusaha asing jangan mau enaknya saja. Mereka harus mau berbagi dengan penambang lokal agar tercipta pemerataan kesejahteraan. HPM ini ditetapkan untuk melindungi penambang lokal dan menjaga bisnis nikel berlangsung secara fair saling menguntungkan. Untuk itulah konsistensi dan ketegasan sikap pemerintah sangat ditunggu masyarakat. Sekarang batas tanggal 1 Oktober sudah lewat,” papar Mulyanto.

Untuk diketahui sebagai konsekuensi pelarangan ekspor bijih tambang, dalam rangka mengatur harga mineral dan bisnis domestik yang terbuka dan adil, pemerintah menerbitkan Permen ESDM No.11/2020, yang merevisi permen ESDM No. 07/ 2017 untuk mengatur agar pelarangan ekspor bijih nikel ke luar negeri tidak mematikan penambang nikel lokal, dengan menjamin harga patokan bawah dan harga patokan atas yang ditetapkan sedemikian rupa, sehingga baik penambang maupun pengusaha Smelter memiliki keuntungan yang wajar.

Namun, dalam prakteknya beleid ini tidak diindahkan oleh para pengusaha Smelter asing. Mereka tetap saja membeli bijih mineral nikel dengan harga di bawah HPM, sehingga merugikan para penambang lokal, dengan alasan harga nikel dunia sedang turun. Padahal HPM yang ditetapkan pemerintah direvisi setiap bulan untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga nikel internasional.

Kemenko Marinvest telah membentuk Satgas untuk mengawal penerapan HPM nikel ini. Namun belum terlihat hasil yang menggembirakan. Satgas memberi waktu hingga 1 Oktober 2020, agar pengusaha Smelter asing ini mengonsolidasikan diri untuk menerapkan secara penuh Permen ESDM No. 11/2020.

Sementara itu, hasil riset menyebutkan, harga nikel kemungkinan akan terus mengalami kenaikan sebanding dengan penurunan jumlah persediaan komoditas tersebut serta kenaikan permintaan nikel dari Cina seiring pemulihan ekonominya. Di samping itu, sentimen stimulus fiskal Amerika Serikat juga akan berpengaruh bagi pergerakan harga komoditas ini.

Ditambah dengan meningkatnya popularitas mobil listrik, maka permintaan nikel secara global secara langsung akan ikut tergerek. Seperti diketahui, nikel adalah bahan baku baterai yang merupakan sumber tenaga mobil listrik yang handal, karena memiliki kapasitas penyimpanan daya yang tinggi. Bahkan dengan teknologi baterai lithium-ion, yang semakin berkembang seiring pesatnya pertumbuhan kendaraan listrik, kandungan nikel dalam baterai diprediksi akan semakin besar.

Kondisi ini sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara produsen bijih nikel terbesar di dunia. Data tahun 2019 Kementerian ESDM, total produksi nikel dunia mencapai 2.668.000 ton Ni. Dari jumlah itu, sebanyak 800.000 ton Ni berasal dari Indonesia. Disusul Filipina dengan 420.000 ton Ni dan Rusia sebanyak 270.000 ton Ni.

Sumber: POSKOTA.CO.ID

Read More

PT. Trinitan Segera Pindahkan Peralatan Dari Polewali Mandar dan Pilot Plant dari Cilengsi ke KEK Palu

NIKEL.CO.IDPT. Trinitan Metals and Minerals, Tbk melakukan ground breaking pembangunan smelter nikel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu (28/10/2020).

Ground breaking ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara TMM dengan PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) untuk membangun smelter nikel di atas lahan seluas 200 hektare. Kesepakatan itu ditandatangani pada 16 September 2020 lalu.

Direktur TMM Widodo Sucipto menyatakan, setelah ground breaking, perseroan akan melakukan land clearing, kemudian memindahkan alat-alat yang berada di Polewali Mandar ke KEK Palu.

“Secara paralel kami juga akan melakukan feasibility study dengan dua perusahaan raksasa Jepang yang akan rampung pada bulan Maret 2021, dan kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan DED (Detailed Engineer Design),” kata Widodo dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2020).

Widodo menyebut TMM akan bergandengan tangan erat dengan KEK Palu, serta melakukan kolaborasi dengan membentuk team planologi antara TMM dan KEK Palu.

Selain itu, kata dia, TMM juga akan memindahkan Pilot Plant teknologi Hidrometalurgi Step Temparature Acid Leach (STAL) dari kawasan Cileungsi, Jawa Barat ke KEK Palu. Ini akan dilanjutkan dengan pembangunan beberapa mini plant di mulut tambang yang hasilnya berupa konsentrat.

Konsentrat ini akan diproses lebih lanjut di fasilitas main plant di KEK Palu dengan kapasitas hingga 5.000 ton nikel murni.

Untuk diketahui, TMM adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi pemurnian mineral, pengelolaan limbah pertambangan dan pertambangan.

Salah satu pengembangan yang sedang dilakukan oleh TMM adalah memanfaatkan teknologi Hidrometalurgi Step Temparature Acid Leach (STAL) di Indonesia untuk melakukan proses pemurnian berlapis, sehingga menghasilkan limbah padat yang sangat minim, penggunaan air dan energi yang minimal.

“Smelter nikel ini dalam pengoperasiannya kelak akan menggunakan teknologi Hidrometalurgi Step Temperature Acid Leach (STAL), yang merupakan solusi bagi pengolahan bijih nikel laterit kadar rendah di Indonesia, dengan nilai investasi yang efisien, namun mampu menghasilkan nikel 99,96 persen (LME Grade), serta nikel sulfat (NiSO4) dan kobalt sulfat (CoSO4) battery grade,” ujar Widodo.

Ia juga berjanji, nantinya tidak akan ada limbah padat maupun cair yang terbuang, atau sampai merusak lingkungan alam dalam pengaplikasian teknologi Hidrometalurgi Step Temperature Acid Leach (STAL).

“Kami harap upaya pembangunan smelter nikel yang dilakukan TMM ini dapat mendukung program hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia, sekaligus mendorong perkembangan industri mobil listrik nasional,” terangnya.

Sumber: kompas.com

Read More

Pemerintah Buka-bukaan Alasan Penerapan Harga Patokan Nikel

NIKEL.CO.ID – Pemerintah telah mengatur tata niaga nikel dengan menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM), di mana pihak smelter tidak boleh membeli nikel di bawah HPM yang telah ditetapkan. Namun belakangan timbul polemik antara penambang dan pengusaha nikel soal HPM ini.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, niat dari pemerintah membuat HPM adalah agar ada keadilan antara pihak penambang dan smelter. Pembelian yang dilakukan smelter selama ini relatif lebih rendah dibandingkan HPM.

Sementara badan usaha tambang harus melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan aturan atau good mining practice, yakni penambang harus memperhatikan lingkungan dengan baik dan keselamatan kerja yang baik. Untuk menjalankan hal ini, maka menurutnya tidak bisa dipungkiri bahwa ini membutuhkan ongkos.

“Maka itu, harus didudukkan bahwa dia (HPM) harus di atas harga pokok produksi dengan margin tertentu. Nah ini lah kenapa HPM kita tetapkan,” kata Yunus dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Rabu (28/10/2020).

Meski demikian, pengusaha smelter menurutnya juga harus tetap dilindungi agar biaya bahan baku sesuai dengan keekonomian smelter. Lalu, kenapa pihak smelter dan penambang terjadi resistensi? Menurut Yunus, hal ini dikarenakan pembelian bijih nikel sebelumnya biasa dilakukan dengan harga lebih murah. Namun sekarang telah diatur oleh pemerintah.

“Sekarang diatur oleh negara supaya nanti tambangnya melakukan penambangan yang baik, biaya ter-cover, maka akhirnya kita atur HPM. Jadi, mereka kelihatan penolakan karena selama ini sudah relatif terlalu murah dan enak. Kami mengatur supaya bersifat adil, maka ada resistensi,” tuturnya.

Lebih lanjut Yunus mengatakan, HPM ditetapkan berdasarkan harga pasar internasional. Artinya, pemerintah dalam menetapkan HPM ini tidak asal-asalan. Pertimbangan lainnya adalah biaya pokok penyediaan bijih nikel dari tambang.

“Berapa sih biaya itu, kemudian kita berikan margin tertentu. Biaya pokok penyediaan dari tambang berapa kita ambil tengah-tengahnya, sehingga harga bijih nikel yang dibeli smelter itu sesungguhnya sudah lebih murah 30% sampai 40% dibandingkan kalau mereka beli dari luar negeri. Itu sudah lebih murah, tetapi tambangnya pun dalam melakukan kegiatan memproduksi bijih sudah untung dan sudah bisa memperbaiki good mining practice,” jelasnya.

Seperti diketahui, pada 14 April 2020 telah diundangkan Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara.

Regulasi ini menyebutkan bahwa HPM logam merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. HPM logam ini juga menjadi acuan harga penjualan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk penjualan bijih nikel. Namun apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM logam tersebut, maka penjualan dapat dilakukan di bawah HPM dengan selisih paling tinggi 3% dari HPM tersebut.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Sambut Investor, KEK Palu Siapkan Lahan Hingga 8000 Hektar

NIKEL.CO.ID – Pandemi Covid-19 membuat beberapa sektor bisnis di Indonesia termasuk Sulawesi Tengah (Sulteng) terdampak. Namun, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu justru investasinya mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan tertarik berinvestasi di KEK Palu yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kota Palu dengan membentuk PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) yang diresmikan pada 2017 lalu.

Sejauh ini sudah ada 38 perusahaan yang sudah berkomitmen berinvestasi. Mulai dari industri pengolahan hasil pertanian hingga pengolahan mineral tambang. Dari 38 perusahaan yang telah mengantongi izin, lima di antaranya sudah beroperasi.

“Meski diterpa bencana alam pada tahun 2018 dan kini pandemi Covid-19, namun kita bersyukur KEK Palu justru mengalami perkembangan pesat. Banyak investor yang ingin berinvestasi di KEK Palu saat ini,” kata Direktur Utama PT BPST Andi Mulhanan Tombolotutu usai kegiatan peletakan batu pertama pembangunan pabrik pemurnian (smelter) nikel PT Trinitan Metals and Minerals (TMM) Tbk di Pantoloan, Palu, Sulteng, Rabu, (28/10/2020).

Toni, sapaan akrab Andi Mulhanan menyatakan, setelah peletakan batu pertama perusahaan berskala besar pembangunan Smelter Nikel dan Galena di Kawasan Ekonomi Khusus Palu, PT. Trinitan Metal and Mineral, Tbk hari ini, selanjutnya ada 6 perusahaan besar akan menyusul membangun smelter di lokasi KEK.

Toni menyatakan PT Trinitan Metals and Minerals merupakan perusahaan industri skala besar pertama yang berinvestasi di KEK Palu. Selama ini, industri-industri yang ada di KEK Palu merupakan industri-industri skala sedang dan kecil.

“Kami sangat bersyukur berkat jalinan kemitraan yang dibangun, BPST berhasil meyakinkan PT Trinitan Metals and Minerals berinvestasi di KEK Palu yang banyak memberikan dampak positif terhadap investor,” ucapnya.

Menurut Toni, pihaknya menyediakan lahan seluas 1.500 hektar. Selain itu, pengelola juga menyiapkan cadangan lahan hingga 8000 hektar untuk pengembangan kawasan.

”Jadi, kami jamin perusahaan tak mengalami kendala terkait lahan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur PT Trinitan Metals and Mineral , Tbk. Widodo Sucipto menyatakan, pembangunan fasilitas pemurnian nikel di KEK Palu merupakan bagian dari komitmen PT. Trinitan Metals and Minerals, Tbk. untuk ikut berkontribusi membangun bangsa Indonesia yang mandiri.

Menurutnya dalam kurun waktu 10 tahun PT Trinitan Metals and Minerals yang menyuplai kebutuhan industri otomotif, industri kabel, industri plastik, industri perhiasan dan industri karet berkembang cukup baik dari sisi fasilitas, sertifikasi dan lainnya.

Ia mengatakan, jika PT Trinitan telah beroperasi di KEK Palu maka akan menyerap banyak tenaga kerja. Perusahaannya akan mengutamakan tenaga kerja lokal yang ada di Kota Palu khususnya korban bencana 28 September 2018.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola, pada kesempatan yang sama memberikan apresiasi dan menyambut baik atas terlaksananya peletakan batu pertama smelter Nikel dan Galena PT. Trinitan Metals and Minerals Tbk.

Menurutnya, hal ini merupakam aktualisasi hasil penandatangan kerjasama antara PT. Trinitan Metals and Minerals dengan PT. BPST tanggal 16 September 2020 lalu, dimana dalam poin kerjasama tersebut PT. BPST akan menyediakan lahan seluas 200 ha.

Nantinya, kata Longki, pabrik smelter ini akan beroperasi pada tahun 2021 dengan memanfaatkan teknologi Hidrometalurgi Step Tempratur Acid Leach ( STAL) yang diklaim sebagai teknologi ramah lingkungan dan murah dari sisi investasi dibanding teknologi pemurnian nikel lainnya seperti High Pressure Acid Leach (HPAL).

Longki mengatakan, KEK Palu yang terletak di Utara Kota Palu memiliki posisi sangat strategis karena telah didukung pelabuhan besar dan bandara di Palu. Kemudian,  beradanya di pintu Utara Indonesia yang lebih dekat ke negara-negara tujuan ekspor, Asia Timur seperti Jepang, Korsel dan Tiongkok yang selama ini menjalin kerjasama industri dengan Indonesia.

“Saya berharap, di tengah pandemi Covid-19 ini KEK Palu terus berkembang dan semakin banyak investor yang mau berinvestasi di tempat ini,” harap Longki.

Sumber: timesindonesia.co.id

Read More

Gubernur Sulteng Lakukan Ground Breaking Smelter Nikel dan Galena PT. Trinitan Metals and Minerals

NIKEL.CO.ID – Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Longki Djanggola, M.Si. melakukan Ground Breaking Smelter Nikel dan Galena PT. Trinitan Metals and Minerals, Tbk. Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Rabu (28/10/2020).

Direktur Utama PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah Andi Mulhanan Tombolotutu, SH. Menyampaikan bahwa Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Palu mengalami perkembangan sangat Pesat  diawali dari Tahun 2014 Kawasan ini adalah kawasan industri yang dibina langsung Kementerian Perindustrian dan pada Tahun 2017 kawasan ini ditingkatkan menjadi KEK. Selanjutnya pada Tahun 2020 KEK Palu di Resmikan Menko Perekonomian,

Toni, panggilan akrab Andi Mulhanan juga menyampaikan sudah ada 38 Tenan yang berinvestasi di KEK Palu, dan hari ini kita bisa Ground Breaking dari perusahaan yang berskala besar yaitu pembangunan Smelter Nikel dan Galena PT. Trinitan Metal and Mineral , Tbk. dan untuk selanjutnya ada 6 Perusahaan Besar lagi akan menyusul juga membangun Smelter di KEK Palu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT. Trinitan Metals and Minerals , Tbk. Widodo Sicipto , menyampaikan bahwa PT. TMM didirikan sejak tahun 2009 dan dalam waktu 10 Tahun berkembang sangat pesat baik dari sisi fasilitas, sertifikasi dan penjualan. Dengan penguasaan teknologi membuat produk TMM mampu mensupply kebutuhan industri dengan cor bisnis Industri otomotif, Industri kabel, industri plastik, industri karet dan industri perhiasan.

“Saat ini kami berinvestasi di Palu merupakan bagian dari komitmen PT. Trinitan Metals and Minerals, Tbk. untuk ikut berkontribusi untuk membangun bangsa indonesia.” terang Widodo.

Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Nur Fuad  dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT. Trinitan Metals and Minerals ,Tbk yang sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Kawasan KEK Palu, demikian juga ucapan terimakasih kepada pemerintah provinsi yang sudah menfasilitasi dan memberikan kemudahan untuk berinvestasi di KEK sehingga Ground Breaking Smelter Nikel dan Galena PT . Trinitan Metals and Minerals, Tbk dapat dilakukan dengan baik.

Nur Fuad juga menyampaikan bahwa sejak berdirinya Kawasan Ekonomi Khusus Palu dari tahun 2014 sampai dengan saat ini kita sudah melihat perkembangan KEK Palu yang luar biasa.

“Sampai dengan Tri Wulan II tahun ini, Sulawesi Tengah merupakan daerah yang dapat tingkat Investasi terbesar ke 3 di Indonesia,” ucap Nur Fuad.

Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Longki Djanggola, M.Si menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas terlaksananya Ground Breaking Smelter Nikel dan Galena PT. Trinitan Metals and Minerals Tbk. Hal ini merupakan aktualisasi hasil penandatangan kerjasama antara PT. Trinitan Metals and Minerals dengan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) tanggal 16 September 2020 lalu, dimana dalam poin kerjasama tersebut dimana PT. BPST akan menyediakan lahan seluas 200 ha.

Selanjutnya Gubernur menyampaikan bahwa Smelter Nikel dan Galena ini akan beroperasi tahun 2021 dengan memanfaatkan teknologi Hidrometalurgi Step Tempratur Acid Leach (STAL) yang diklaim sebagai teknologi ramah lingkungan dan murah dari sisi investasi dibanding teknologi pemurnian nikel lainnya seperti High Pressure Acid Leach (HPAL) .

Gubernur juga menyampaikan bahwa KEK Palu memiliki posisi sangat strategis sebagai pintu Utara yang lebih dekat ke negara negara tujuan ekspor Asia Timur seperti Jepang, Korsel dan Tiongkok. Gubernur juga menyampaikan bahwa KEK Palu telah mendapat pengakuan di tingkat Nasional sebagai kawasan Ekonomi Khusus terbaik di Indonesia .

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Longki menyampaikan bahwa Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Sulawesi Tengah tahun 2019 mencapai 6,7 triliun rupiah atau USD 477 juta dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 2,3 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah merupakan daerah investasi terbesar di wilayah Indonesia bagan Timur dan daerah terbesar ke lima di Indonesia.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Trinitan Metals and Minerals , Tbk yang sudah berinvestasi di KEK Palu dan mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh Tenan yang sudah berinvestasi di KEK Palu.

“Saya bertrima kasih kepada PT. Trinitan Metals and Minerals , Tbk yang berkomitmen akan mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat korban bencana” ucap Gubernur Longki.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ground Breaking Smelter Nikel dan Galena di kawasan KEK Palu saya nyatakan resmi dimulai  dan kita doakan semoga berjalan dengan baik dan kita yang datang sekarang dapat kita kumpul kembali dalam pengoperasian smelter PT. Trinitan Metals and Menerals, Tbk.” pungkas gubernur.

Selanjutnya Gubernur Longki bersama Direktur TMM Widodo Sucipto dan Komisaris Utama PT. TMM Insmerda Lebang menekan tombol sirine sebagai tanda dimulainya pembangunan smelter nikel dan galena PT. Trinitan Metals and Minerals, Tbk.

Sumber: wartaterkini.news

Read More

Kementerian ESDM Sebut 40% Perusahaan Smelter Masih Langgar Aturan HPM

NIKEL.CO.ID – Pemerintah telah mengatur tata niaga bijih nikel dalam negeri melalui penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 tahun 2020 guna menciptakan rasa keadilan antara penambang maupun pengelola smelter.

Namun sayangnya, belum semua pihak, terutama perusahaan smelter yang membeli bijih nikel dari penambang mengikuti peraturan tentang HPM tersebut.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan sampai saat ini masih ada 40% dari total perusahaan smelter nikel belum mengikuti HPM.

“Yang belum patuh masih 40% per hari Senin kemarin (26/10/2020). Minggu ini dilakukan peringatan kedua supaya yang 40% bisa memenuhi. Kita undang juga lagi yang 40% itu one on one, kenapa Anda tidak mau? Pendekatannya seperti itu,” jelasnya saat diwawancarai CNBC Indonesia, Rabu (28/10/2020).

Dia mengatakan, pada 1 Oktober 2020 Direktorat Jenderal Minerba telah memberikan peringatan pertama kepada seluruh pelaku usaha tambang maupun smelter bahwa mereka harus mengikuti aturan HPM. Dari peringatan pertama tersebut, sebanyak 60% dari perusahaan smelter menurutnya sudah mengikuti aturan.

Jika setelah diberikan peringatan kedua ini masih ada perusahaan yang melanggar aturan, maka akan dikeluarkan peringatan ketiga yang bisa berujung pada penghentian sementara operasi. Bahkan, jika setelah itu masih juga tidak patuh, maka pemerintah tak tanggung-tanggung akan mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

“Nanti kalau bandel lagi, kita lakukan pencabutan. Saya kira seperti itu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan HPM sesuai Permen No. 11 Tahun 2020,” paparnya.

Seperti diketahui, agar aturan HPM ini berjalan, pada Agustus lalu pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi penerapan HPM. Setelah dibentuknya Satgas ini, badan usaha smelter yang belum mematuhi HPM dipanggil satu per satu dan diberi tenggat waktu untuk menerapkan HPM.

Saat pemanggilan, pemerintah menjelaskan esensi dari HPM yang sebenarnya masih jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar internasional.

“Sudah diberikan pengertian dengan angka yang transparan kita buka semuanya. Dalam tempo tiga minggu sejak acara itu sudah memberikan arah yang positif bagi pelaku smelter,” ujar Yunus.

Sebelumnya, CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park Alexander Barus mengatakan pihaknya tidak menolak adanya aturan HPM nikel ini. Namun demikian, pihaknya meminta agar kenaikan harga beli bijih nikel dari dalam negeri ini tidak langsung naik US$ 10 per metrik ton. Menurutnya, kenaikan sebesar itu membebankan perusahaan.

“Kami bukan tidak setuju HPM, kami tidak menolak HPM. Tapi berilah kami napas, sehingga kenaikan tidak sekaligus US$ 10 per metrik ton, mungkin US$ 2,3 atau 5 per ton terlebih dahulu,” tuturnya dalam sebuah diskusi tentang nikel secara virtual pada Selasa (13/10/2020).

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan harga bijih nikel berdasarkan transaksi aktual antara penambang dan pembeli masih berada di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang telah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap bulannya.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan hal ini tidak sejalan dengan aturan pemerintah di mana HPM harus menjadi patokan harga jual beli domestik. Seperti diketahui, pada 14 April 2020 telah diundangkan Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara.

Regulasi ini menyebutkan bahwa HPM logam merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. HPM logam ini juga menjadi acuan harga penjualan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk penjualan bijih nikel. Namun apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM logam tersebut, maka penjualan dapat dilakukan di bawah HPM dengan selisih paling tinggi 3% dari HPM tersebut.

Berdasarkan informasi yang CNBC Indonesia peroleh, kontrak nikel setelah dibentuknya Satgas HPM yaitu kontrak dengan kadar nikel 1,9% dan 2%. Harga dalam kontrak tersebut sudah sesuai dengan HPM namun dengan sejumlah syarat.

Persyaratan tersebut antara lain adanya penalti kadar nikel, yakni bila kadar nikel yang diterima smelter lebih rendah 0,1% dari kadar yang tertulis dalam kontrak, maka harga akan turun sebesar US$ 7. Begitu juga dengan kandungan air (Moisture Content/ MC) yakni bila MC lebih dari 30%, maka akan dikenakan denda sebesar US% 5 per wet metric ton (wmt).

Dengan demikian, bila awalnya harga terkontrak sebesar US$ 37 per wmt, maka harga aktual yang diterima penambang bisa hanya separuhnya yakni sekitar US$ 15 per wmt.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

PT. Jaya Minerals Metal Segera Bangun Smelter Nikel di KEK Palu

NIKEL.CO.IDAnimo investor untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tengah tampaknya semakin tinggi. Apalagi Pemerintah Provinsi Sulteng memberikan kemudahan berinvestasi.

Kali ini, PT Jaya Minerals Metal (JMM) berencana berinvestasi dengan membangun smelter pengolahan nikel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.

Rencana investasi tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dalam kunjungannya di Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (27/10/2020).

Komisaris PT Jaya Minerals Metal, Tedy Badrujaman menyampaikan pihaknya sudah dialokasikan tempat di KEK Palu  seluas 50 ha dan berinvestasi sebesar USD 260 Juta untuk tahap pertama dengan membangun 4 Line pabrik.

“Rencana investasi sebesar USD 260 juta untuk membangun smelter nikel,” jelasnya.

Rencana investasi itu dilatarbelakangi potensi Sulteng sangat baik. Ditambah lagi Pemprov Sulteng  mendukung dan memberikan kemudahan untuk berinvestasi di lokasi KEK Palu.

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama PT Jaya Minerals Metal, Lesli Takapaha bahwa dengan adanya Smelter Nikel di Kota Palu akan memberikan dampak positif bagi daerah.

“Smelter Nikel dibangun dengan harapan kami mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan semoga kami dapat memberikan dampak di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Menanggapi rencana itu, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sulteng, Elim Somba, menyampaikan bahwa lokasi KEK sangat strategis dan semua instansi pendukung sudah berkantor di Lokasi KEK.

“Lokasi KEK Palu sangat strategis untuk berinvestasi,” jelasnya.

Mengenai smelter, Elim mengungkapkan saat ini  sudah ada 23 Smelter yang berproduksi dan ada yang sementara dalam tahap konstruksi.

“Berinvestasi di Sulteng  sangat menguntungkan. SDM saat ini sudah kita persiapkan melalui Politeknik Tambang cabang Untad di Morowali,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kemudahan berinvestasi, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, mengatakan akan memudahkan para investor untuk berinvestasi di KEK Palu.

“Kami sangat memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu juga, disampaikan Pemprov Sulteng sudah merencanakan pembangunan Jalan Tol Palu -Parigi dan juga pengembangan Bandar Udara  Sis- Aljufri Mutiara Palu menjadi Bandar Udara Internasional.

Sumber: sultengraya.com

Read More

TMM Hari Ini Lakukan Ground Breaking Ceremony Pembangunan Smelter Nikel dan Galena di KEK Palu

NIKEL.CO.IDPT Trinitan Metals and Minerals Tbk (TMM) akan membangun pabrik smelter nikel dan galena di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Ground breaking dilakukan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, pada hari ini, Rabu (28/10/2020).

Perusahaan atau emiten berkode saham PURE itu ingin fokus pada pengembangan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) berbasis hidrometalurgi di Palu.

Direktur Utama PURE Petrus Tjandra menyebut, pabrik hidrometalurgi tersebut akan dibangun di lahan seluas 200 hektare (ha) di KEK Palu. Pabrik ini juga akan memanfaatkan Step Temperatur Acid Leach (STAL) Technology yang merupakan salah satu inovasi dalam aktivitas pengolahan mineral nikel dan kobalt berbasis hidrometalurgi.

Mengutip keterangan emiten berkode saham PURE itu, pembangunan pabrik tersebut merupakan kerja sama dengan PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (PT BPST) yang telah ditandatangani surat kesepakatan bersamanya pada 16 September 2020.

Dalam kerja sama strategis tersebut, PT BPST akan menyediakan lahan seluas 200 hektare di KEK Palu beserta dengan peralatan pembangunan bagi perseroan.

“Posisi Palu itu lebih dekat dengan banyak konsumen untuk ekspor ke China, Jepang, atau Korea. Jadi, lokasi KEK sangat strategis untuk ekspor sehingga kami berharap dapat memangkas biaya logistik dan produksi kami,” ujar Petrus saat paparan publik secara daring, Jumat (18/9/2020).

Kendati demikian, PURE belum memberikan keterangan secara detail terkait total investasi untuk membangun pabrik tersebut dan total kapasitas produksi dari smelter nikel itu.

Adapun, operasional pabrik tersebut nantinya akan memanfaatkan teknologi hidrometalurgi Step Temperatur Acid Leach (STAL) yang tengah dikembangkan oleh perseroan.

Hidrometalurgi adalah teknologi memurnikan logam dengan metode kimia yang efisien dan ramah lingkungan. Teknologi itu diklaim perseroan dapat mengolah bijih nikel laterit berkadar rendah menjadi nikel cobalt atau logam nikel murni kelas satu.

Manajemen PURE menilai teknologi STAL dapat menekan biaya investasi dibandingkan dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) atau pemurnian nikel yang saat ini banyak dilakukan oleh penambang lain.

“Kalau HPAL itu investasi minimal US$1-2 juta, sedangkan dengan teknologi hidrometalurgi sekitar 70-80 persen lebih murah dari pada itu. Dengan demikian, dengan investasi lebih murah dan tepat guna sehingga kami akan jadi perusahaan yang paling menguntungkan,” papar Petrus.

Dia tidak menjelaskan secara rinci perihal dana investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik tersebut. Yang terang, mengenai pendanaan, manajemen PURE sudah melobi beberapa perbankan di Indonesia.

“Ada sejumlah perbankan yang bisa danai investasi kami di Palu,” ujar Petrus saat paparan publik virtual, Jumat (18/9) lalu.

Pihak PURE berharap pabrik tersebut bisa selesai sekitar bulan Oktober 2021 mendatang. Nantinya, pabrik hidrometalurgi ini bisa menghasilkan produk yang menjadi bahan pembuatan power storage atau penyimpanan energi, termasuk baterai. Sayangnya, Petrus belum bisa membeberkan total kapasitas produksi pabrik tersebut.

Lebih lanjut, manajemen PURE juga memastikan bahan baku berupa bijih nikel kadar rendah yang diolah di pabrik hidrometalurgi tersebut aman. Pasalnya, perusahaan ini sudah bekerja sama dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Asosiasi tersebut juga telah menyatakan dukungannya terhadap upaya-upaya PURE dalam mengembangkan produk-produk olahan nikel.

Saat itu, PURE belum menyampaikan laporan keuangan semester I-2020. Per kuartal I-2020, penjualan PURE tergerus 38,21% (yoy) menjadi Rp 86,40 miliar. Perusahaan ini juga mengalami rugi tahun berjalan sebesar Rp 6,29 miliar di kuartal satu lalu.

“Kami akan usahakan agar di akhir tahun nanti bottom line kami mencapai angka yang lebih baik,” tandas Petrus.

Read More

Potensi Hilirisasi Nikel Menggusur Dominasi Ekspor Batu Bara

NIKEL.CO.ID – Produk hilirisasi nikel berpotensi menggeser batu bara yang selama ini menjadi komoditas unggulan Indonesia. Bank investasi dan keuangan asal Amerika Serikat, Morgan Stanley menyebut ekspornya akan naik seiring dengan peningkatan investasi yang signifikan dari perusahaan Tiongkok. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total produksi nikel di dunia pada tahun lalu berada di angka 2,6 juta ton. “Secara global, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dan menghasilkan 800 ribu ton,” kata Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono dalam webinar, Selasa (13/10/2020).

Di posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Filipina dan Rusia dengan produksi masing-masing 420 ribu ton dan 270 ribu ton. Lalu, nomor empat adalah New Caledonia sebesar 220 ribu ton dan negara lainnya mencapai 958 ribu ton.

Realisasi ekspor bijih nikel tahun lalu mencapai 30,1 juta ton. Angka ekspor ini di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah, yaitu 30,9 juta ton. Nilainya naik 50% dibandingkan 2018 seiring dengan peningkatan produksi.

Kementerian ESDM mencatat produksi bijih nikel tahun lalu mencapai 52,8 juta ton, naik dari tahun sebelumnya di 22,1 juta ton. Peningkatan signifikan ini terjadi karena para produsen mengolah kembali stok bijih nikel kadar rendah menjadi produk ekspor dengan kadar minimal 1,7%.

Namun, pemerintah telah menghentikan ekspor nikel mulai 1 Januari 2020. Keputusannya tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019. Pemerintah berkeyakinan hilirisasi memberi nilai tambah ketimbang menjual komoditas itu dalam keadaan mentah. Potensinya sangat besar, terutama untuk bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif mengatakan perkembangan hilirisasinya menunjukkan tren positif, terbukti dengan pembangunan pabrik pemurnian atau smelter yang pesat.

“Tidak akan ada lagi ekspor bijih nikel. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, semua wajib diolah dan dimurnikan di dalam negeri,” ujarnya.

Dalam diskusi kemarin ia menyebut hilirisasi yang berkelanjutan dan terintegrasi akan mendukung kekuatan industri dalam negeri. Tanpa itu, dunia usaha akan selalu bergantung impor bahan baku. Perekonomian menjadi rapuh dan goyah, terutama terkait pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Hilirisasi dapat membuat produk akhir negara ini menembus pasar global.

“Jadi, lupakanlah ekspor bijih. Biarlah hal itu menjadi catatan sejarah pertambangan kita,” ungkapnya.

Pemerintah berencana menambah enam smelter nikel dengan menggunakan proses hidrometalurgi atau high pressure acid leaching (HPAL). Smelter HPAL ini nantinya bisa menyerap bijih nikel kadar rendah yang cadangannya cukup banyak dimiliki Indonesia menjadi berkadar tinggi.

Namun, proyek tersebut berisiko tinggi. Pertama, belanja modalnya cukup besar, bahkan lebih besar daripada rotary kiln-electric furnace RKEF. Sebagai perbandingan investasi HPAL membutuhkan biaya US$ 65 ribu per ton, sementara RKEF sekitar US$ 13 ribu per ton nikel.

Kedua, Indonesia belum menguasai teknologi itu. Mayoritas pabrik pemurnian HPAL dunia memakai teknologi dari Jepang, seperti Sumitomo dan Mitsubishi.

Ketiga, parameter proses yang rumit. Keempat, perlu pengalaman yang cukup.

“Kalau melihat di seluruh dunia, ada sembilan smelter HPAL gagal. Yang suskes di Coral Bay (Filipina) dan Moa Bay (Kuba). Ini yang perlu kami pelajari,” terangnya.

Enam smelter HPAL yang rencananya akan dibangun di Indonesia adalah PT Halmahera Persada Legend, PT Adhikara Cipta Mulia, PT Smelter Nikel Indonesia, PT Vale Indonesia, PT Huayue, dan PT QMB. Total belanja modal atau investasi dari keenam smelter HPAL tersebut mencapai US$ 5,13 miliar (sekitar Rp 75,7 triliun).

Efek Berantai Hilirisasi Nikel

Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi berpendapat hilirisasi nikel merupakan kebijakan jangka panjang. Pemberian nilai tambah ini akan berdampak terhadap industrialisasi produk tambang tersebut.

“Penerimaan negara akan menjadi lebih besar, lapangan kerja bertambah, dan kebutuhan domestik terpenuhi,” katanya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso mendorong pemerintah lebih serius dan agresif dalam kebijakan hilirisasi mineral. Ekspor bahan mentah sudah tidak perlu lagi karena manfaatnya untuk nasional menjadi lebih rendah.

“Kalau Indonesia ingin menjadi negara industri pasti butuh bahan baku,” ucapnya.

Manfaat hilirisasi tak hanya dari sisi penerimaan negara. Pasalnya, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor pertambangan hanya berkisar Rp 40 triliun. Sementara, rokoknya bisa mencapai Rp 120 triliun.

Jadi, pertambangan harus dilihat sebagai dukungan industri dalam negeri dan instrumen pembangunan daerah.

“Ekspor turun harus dilihat dari lapangan kerja dan kegiatan ekonomi di daerah, bukan pendapatan negara semata,” kata dia.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengatakan saat ini batu bara masih dominan dalam ekspor minerba dengan volume sekitar 400 juta ton. Serta kontribusinya sebagai penyumbang PNBP bagi negara dari sektor minerba juga masih dominan, sekitar 80%.

Apabila hilirisasi nikel berjalan maksimal, penggerak komoditas Indonesia bisa bergeser dari batu bara. Ekspor produk nikel dan turunannya akan meningkat dengan semakin banyaknya proyek smelter berjalan dengan baik. UU Minerba pun tak lagi memberi celah untuk penjualan bijih mentah ke luar negeri. “Pemanfaatan minerba sekarang fokus sebagai penunjang industri hilir,” kata dia. Ekspor bijih nikel yang dibuka kembali hanya akan membuat harganya turun. Pasokan nikel dunia menjadi berlimpah ketimbang permintaannya. Dampak lainnya, devisa negara turun dan pengusaha smelter kekurangan bahan baku.  “Umur smelter di Indonesia akan berkurang,” ujarnya. Hilirisasi nikel di Indonesia telah berjalan, baik atas pemanfaatan nikel saprolite atau nikel kadar tinggi melalui teknologi pirometalurgi telah banyak beroperasi. Ada pula nikel tipe limonite atau nikel kadar rendah untuk pabrik berteknologi hidrometalurgi. Artinya, dengan keberadaan pabrik-pabrik tersebut, maka seharusnya bijih nikel di Indonesia diprioritaskan untuk pemenuhan pabrik di dalam negeri. Sebagai upaya untuk memberikan dampak berantai yang lebih besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Diversifikasi penggunaan nikel yang semakin luas dalam industri strategis dan vital harganya dalam beberapa tahun ke depan cukup menjanjikan. Semakin besar hasil produksinya, devisa negara pun akan meningkat. “Pendapatan negara bisa meningkat pula,” ucapnya.

Ekspor Batu Bara Masih Berpeluang Naik

Dalam laporannya pekan lalu, Morgan Stanley menyebut batu bara tidak akan melanjutkan perannya sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara ini. Penyebabnya, banyak negara di dunia ingin menurunkan emisi karbon dalam perekonomiannya dan tidak lagi memakai bahan bakar fosil itu.

Sebagai informasi, sejak 2000 hingga awal 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh batu bara. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto di atas 10%. Namun, angkanya terus menurun dan pada kuartal kedua tahun ini menjadi hanya 7% seiring dengan pelemahan konsumsinya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia berpendapat berbeda. Beberapa negara berkembangan masih membutuhkan batu bara.

“Kalau kita melihat tiga tahun ini impor dari Tiongkok dan India kan meningkat. Ini fakta saja,” kata dia

Di tengah pandemi Covid-19, Tiongkok justru menggenjot pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas 11,4 gigawatt (GW). Angkanya lebih dari separuh dari total pembangkit batu bara yang dibangun di dunia di 2020. Hal tersebut, menurut Hendra, menandakan Tiongkok masih tetap membutuhkan PLTU.

“Coba dilihat apakah di konsumsi batu bara Tiongkok berkurang? Enggak, justru meningkat,” ujarnya.

Melansir dari laporan Argus Media, impor batu bara Negeri Panda turun tajam pada bulan lalu. Hal ini menyusul berakhirnya kuota impor pada 2020 di otoritas bea cukai negara tersebut.

Angka impor secara keseluruhan mencapai 18,68 juta ton pada bulan lalu. Nilainya turun 38% dari bulan yang sama tahun lalu dan menandai level terendah sejak Desember 2019.

Banyak wilayah di Tiongkok saat ini telah kehabisan kuota impor pada tahun ini. Permintaannya pun melemah sehingga harga batu bara Indonesia dengan 3.800 kalori per kilogram pun terseret turun menjadi US$ 22,4 per ton freight on board Kalimantan, menurut hitungan Argus.

Harga batu bara acuan Indonesia selama pandemi Covid-19 pun cenderung menurun. Angkanya pada Agustus 2020 tercatat sebesar US$ 50,34 per ton, turun 3,5% dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 52,16 per ton. Penurunan harga batu bara acuan disebabkan pandemi Covid-19 sehingga permintaan melemah di beberapa negara pengimpor, sedangkan stoknya di pasar global meningkat dalam lima bulan terakhir.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Potensi Hilirisasi Nikel Menggusur Dominasi Ekspor Batu Bara
Penulis: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing

Read More

Sepuluh Negara Penghasil Nikel Terbesar Ini, Siapa Yang Mampu Ambil Momentum di Era Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Saat popularitas kendaraan listrik terus menanjak karena kian diminati, masa depan produksi nikel juga semakin cerah di masa depan.

Permintaan komoditas tambang ini akan terus tumbuh, mendorong perusahaan dan negara penghasilnya bersemangat untuk menggenjot produksi.

Bahkan, CEO kendaraan listrik Tesla Elon Musk mengakui tentang potensi nikel ini. Dia mengatakan nikel merupakan tantangan terbesar produksi baterai mobil listrik di dunia.

Nikel menjadi tantangan terbesar untuk baterai (mobil listrik) secara volume besar dan jarak yang jauh. Australia dan Kanada melakukannya dengan cukup baik. Produksi nikel AS secara obyektif sangat buruk. Dan Indonesia yang terhebar,” cuit Musk, melalui twiter, pada 27 juli 2020 lalu.

Lantas negara mana saja yang bisa menikmati masa depan nikel ini?

Berdasarkan data terbaru dari Survei Geologi AS pada 2019, berikiut 10 negara produsen nikel terbesar dunia, melansir dari Investing News, Senin (26/10/2020).

10. Amerika Serikat

Total Produksi: 14.000 MT

Di peringkat terakhir, Amerika Serikat mengalami penurunan produksi nikel dari 17.600 MT di tahun 2018 hingga menjadi 14.000 MT di tahun 2019.

The Eagle Mine merupakan satu-satunya perusahaan tambal Nikel di Amerika. Hasil pertambangan yang bisa ditemukan pada Yellow Dog Plains di Peninsula, Michigan, merupakan pertambangan nikel dan juga tembaga. Tempat pertambangan ini, sampai sekarang dimiliki oleh Lundin Mining.

9. Kuba

Total Produksi: 51.000 MT

Sama seperti hCina, produktivitas produksi Kuba masih bersifat stabil dengan angka 51.000 MT. Nikel menjadi barang perdagangan paling penting untuk perekonomian Kuba yang problematik.

Kuba sebelum tahun 2000, mampu memproduksi lebih dari 74.000 MT nikel per tahun, tapi semenjak setelah periode tersebut, angka produksi terus menurun.

8. Brazil

Total Produksi: 67.000 MT

Brazil melihat adanya penurunan produksi di tahun 2019, dari 74.400 MT hingga 67.000 MT. Vale sendiri merupakan perusahaan produsen nikel besar di Brazil.

Perusahaan tersebut telah melakukan perjanjian akan pertukaran barang komoditas nikel Jaguar dengan Metal Centaurus dengan pihak Salobo West Copper.

Perjanjian itu berhasil diselesaikan pada tahun 2010.

7. China

Total Produksi: 110.000 MT

Dari tahun 2018 hingga 2019, China  tidak melihat adanya peningkatan secara signfikan dalam produktivitas produksi Nikel. Dalam kurun 2 tahun tersebut, jumlah produksi stabil berada di angka, 110.000 MT.

Selain menjadi salah satu negara produsen nikel terbesar, China juga berhasil menghasilkan nikel Baja Pig, yang merupakan tipe nikel rendah yang biasanya biasa digunakan untuk membuat barang Stainless Steel.

Jinchuan Group International merupakan perusahaan induk dari Jinchuan Group, yang merupakan perusahaan produsen nikel terbesar di China.

6. Kanada

Total Produksi: 180.000 MT

Sama seperti Australia, Kanada melihat pertumbuhan tingkat produksi nikel dari 176.000 di tahun 2018 hingga menjadi 180.000 di tahun 2019.

Sudbury Basin adalah perusahaan pemasok nikel kedua terbesar dari negara ini. Sudbury Basin sendiri pertahun mampu memproduksi sebanyak 65.000 MT Metal.

Faktor penting lain dari produktivitas penghasilan Nikel di Kanada sendiri adalah Glencore. Glencore sendiri adalah sebuah perusahaan pertambangan Nikel yang memiliki pertambangan Raglan di Quebec dan juga tempat operasi terintegrasi Nikel di Ontario.

5. Australia

Total Produksi: 180.000 MT

Australia, salah satu negara produsen terbesar nikel juga mengalami peningkatan produksi dari 170.000 MT di tahun 2018 menjadi 180.000 MT di tahun 2019.

Beberapa produsen terbesar di negara ini, termasuk BHP, belakangan ini mengumumkan rencananya untuk terus menumbuhkan investasi terhadap operasional produksi nikel. Di mana permintaan dari komoditas ini terus diminati oleh banyak pihak.

Saat tahun 2014 sampai dengan 2016, harga Nikel sendiri pernah terjun bebas sampai mengakibatkan beberapa daerah pertambangan di Australia terpaksa tutup.

Tapi saat harga komoditas kembali seperti normal, sampai akhirnya para pihak pertambangan sekali lagi mencoba membuka produksinya.

4. New Caledonia

Total Produksi: 220.000 MT

Wilayah yang merupakan kepemilikan negara Prancis ini melihat adanya peningkatan produktivitas di tahun 2018, berawal dari 216,000 MT menjadi 220,000 MT.

Tapi tidak seperti Indonesia dan Filipina, New Caledonia tidak mau mengekspor komoditasnya tersebut kepada China, dengan alasan untuk menyimpan dan memperbaiki industri lokalnya.

Tapi pada Desember tahun 2016, di bawah pemerintahan baru, kegiatan ekspor nikel ke China pun akhirnya disetujui, dan semenjak itu New Caledonia sudah mengirimkan lebih dari 2 juta ton nikel ke negeri bambu tersebut.

Walaupun begitu Ekonomi dari wilayah ini pun nampaknya terancam, mengingat ketergantungannya dengan harga nikel.

Di tahun 2018, VALE yang merupakan salah satu pertambangan besar, mengumumkan rencananya untuk menginvestasikan lebih dari USD 500 juta kepada produksinikel di New Caledonia dari tahun 2019 sampai 2022.

Tapi di akhir tahun 2019, rencana itu berubah karena perusahaan tambang tersebut kembali memfokuskan usahanya di Indonesia.

3. Rusia

Total Produksi: 270.000 MT

Walaupun Rusia menjadi negara produsen nikel urutan ke tiga, pada tahun 2019 negara ini sempat mengalami penurunan produksi. Berawal dari 272.000 MT di tahun 2018 hingga turun menjadi 270.000 MT.

Tetapi menurut Norilsk Nickel yang merupakan produsen nikel terbesar di Rusia, dilaporkan memproduksi Nikel dengan tidak produktivitas yang baik.

Laporan tersebut menyatakan bahwa total produksi Nikel tahun lalu selalu bertumbuh 5 per sen dari tahun ke tahunnya hingga menjadi 229.000 ton.

2. Filipina

Total Produksi: 420.000 MT

Filipina memang terkenal sebagai salah satu negara produsen top untuk masalah produksi nikel. Walaupun sempat mengalami penurunan produksi di tahun 2017-2018, dari 366.000 MT menjadi 340.000 MT, pada 2019 Filipina kembali menggenjot tingkat aktivitasnya, dengan total 420.000 MT.

Hampir sama halnya dengan Indonesia, dengan jaraknya yang cukup dekat dengan China dan total 30 tempat pertambangan, membuat proses ekspor Nikel menjadi ideal bagi negara ini.

Tapi terdapat laporan bahwa tahun lalu, produsen pertambangan DMCI terbesar, bahwa kegiatan produksi bisa terancam menurun dengan kebijakan pemerintah untuk menutup 2 lahan pertambangan di Filipina.

1. Indonesia

Total Produksi: 800.000 MT

Indonesia selama ini dijadikan sebuah tolak ukur oleh banyak pihak mengenai keseriusan sebuah negara untuk terjun kepada tren Nikel.

Pada tahun 2019 sendiri, dilaporkan bahwa penghasilan nikel sendiri bisa melampaui produksi minyak kelapa sawit, yang merupakan komoditas kedua terbanyak untuk bisa diekspor.

Jaraknya yang cukup terjangkau dengan China, yang menjadi negara pemimpin dalam produksi manufaktur kendaraan elektronik, membuat proses ekspor komoditas ini menjadi sangat ideal. Indonesia juga masih mempunyai mempunyai cadangan nikel sebanyak 21 juta MT.

Sumber: Liputan6.com

Read More